Guru Iuran Perbaikan, DPRD Pertanyakan Dana Perawatan Kantor UPTD Pendidikan

Ilustrasi (JIBI/SOLOPOS/Agoes Rudianto)

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Biaya pemugaran musala dicukupi iuran para guru dan kepala SD karena tak ada alokasi dana untuk pemugaran Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Sragen. Menurut Sugiyamto, DPRD pasti akan menyetujui usulan alokasi dana pemeliharaan kantor UPTD Pendidikan di kecamatan jika memang diperlukan. Faktanya, kata dia, Disdik memang tak mengusulkan alokasi dana pemeliharaan kantor UPTD Pendidikan di kecamatan.

“Kami tidak melarang pengajuan anggaran perawatan gedung. Gedung yang rusak membutuhkan dana perbaikan lebih tinggi ketimbang sekadar perawatan. Perawatan gedung termasuk penting,” kata Sugiyamto kepada Solopos.com, Senin (8/10/2012).

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen, Joko Saryono, mengatakan Disdik memang tidak mengajukan dana perawatan kantor UPTD Pendidikan di kecamatan pada 2012. Joko beralasan kondisi 20 kantor UPTD Pendidikan di Sragen masih layak.

Menurut Joko, kantor UPTD Pendidikan di Sragen direnovasi tiga tahun lalu. Masing-masing mendapat dana Rp25 juta. Pada 2012, kata Joko, Disdik butuh dana lebih banyak untuk pembiayaan sektor lain yang lebih mendesak sehingga tak mengusulkan biaya perawatan kantor UPTD Pendidikan di kecamatan. ”Tahun ini kami tidak mengusulkan alokasi dana perawatan karena kantor UPTD Pendidikan masih layak,” ujar Joko kepada Solopos.com.

Disdik, kata Joko, hanya mengalokasikan biaya rutin untuk pembayaran listrik, air, telepon dan alat tulis kantor (ATK) di setiap UPTD Pendidikan. Sedangkan biaya perawatan kantor UPTD disesuaikan kebutuhan. Ihwal iuran untuk membangun musala di Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Sragen, menurut Joko, itu wilayah kebijakan UPTD. Pembangunan musala bukan prioritas pembiayaan di Disdik. ”Enggak masalah kalau mau iuran. Itu tergantung kesepakatan guru di lingkup wilayah kerja UPTD asalkan tidak memberatkan dan tidak ada paksaan,” kata Joko.