Gunungkidul Kekurangan Mobil Dinas untuk Kepala OPD

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul menyebut masih ada kekurangan kendaraan dinas untuk para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul menyebut masih ada kekurangan kendaraan dinas untuk para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kekurangan mobil untuk kepala OPD ada sekitar tiga sampai empat unit.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Kepala BKAD Gunungkidul, Supartono mengatakan sarana dan prasarana untuk semua OPD belum dapat terpenuhi. Salah satunya adalah belum semua kepala OPD menerima fasilitas kendaraan dinas.

“Kepala OPD itu kan seharusnya disamakan semua [fasilitas kendaraan dinas], kalau sekarang Toyota Rush ya semuanya harus sama, tapi sekarang masih ada yang belum dapat,” kata dia, Minggu (27/8/2017).

Sedikitnya masih kurang tiga atau empat mobil Toyota Rush untuk kepala OPD yang belum disediakan. Menurutnya kekurang tersebut tidak lepas dari adanya pertambahan dinas baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul.

Setelah terdapat Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang baru di lingkungan Pemkab Gunungkidul per Januari 2017 lalu, ada pemekaran sekaligus penambahan sejumlah OPD. Dia mencontohkan seperti sebelumnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjadi satu kini dipecah menjadi dua OPD tersendiri. Sementara ada pula Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yang semua belum ada.

“Kalau ada tambahan OPD baru secara otomatis ya fasilitasnya harus ditambah. Termasuk fasilitas untuk kendaraan dinas untuk kepala OPD tersebut,” ungkapnya.

Namun demikian, pihaknya meminta kepada sejumlah kepala OPD yang belum mendapatkan fasilitas mobil dinas agar mau bersabar. Pasalnya pengadaan mobil dinas masih memperlukan perhitungan, sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

“Saya harap kepala OPD yang belum dapat kendaraan dinas agar mau bersabar. Karena harus dihitung dulu kalau ada skala prioritas untuk kebutuhan yang lain, seperti program utama Bupati ya harus itu dulu yang diutamakan,” kata Supartono.