Gugatan Partai Ummat Ditolak MK karena Belum Pernah Ikut Pemilu

Partai Ummat belum pernah diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik administrasi maupun faktual sebagaimana halnya persyaratan menjadi partai politik peserta pemilu.

 Deklarasi Partai Ummat dipimpin Amien Rais. (Screenshot YouTube Amien Rais official)

SOLOPOS.COM - Deklarasi Partai Ummat dipimpin Amien Rais. (Screenshot YouTube Amien Rais official)

Solopos.com, JAKARTA – Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) RI menolak gugatan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang diajukan Partai Ummat karena partai tersebut belum pernah mengikuti pemilu sebelumnya.

“Mahkamah partai a quo belum dapat dinyatakan sebagai partai politik peserta pemilu sebelumnya, sehingga tidak terdapat kerugian konstitusional pemohon dalam permohonan a quo,” kata Wakil Ketua MK Aswanto dalam sidang pengucapan sejumlah putusan dan ketetapan di Jakarta, Selasa (29/3/2022).

PromosiGelaran B20 di Jawa Timur Fokus pada Rantai Pasok UMKM

Pada pertimbangan hukum yang disampaikan majelis hakim, berkaitan dengan kedudukan hukum partai politik dalam mengajukan permohonan pengujian ketentuan perihal ambang batas pencalonan Presiden, dan Wakil Presiden, in casu Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, MK mempertimbangkan putusan perkara Nomor 74/PUUVIII/2020 tertanggal 14 Januari 2021.

Baca Juga: Kritik Pemerintah, Partai Ummat: Konflik Agraria Sangat Parah!

Berdasarkan pertimbangan putusan itu, maka partai politik yang memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik yang sudah pernah menjadi peserta pemilihan umum sebelumnya.

Sementara, Partai Ummat dalam hal ini sebagai pemohon adalah partai politik yang baru terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Selain itu, Partai Ummat belum pernah diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik administrasi maupun faktual sebagaimana halnya persyaratan menjadi partai politik peserta pemilu.

Baca Juga: Survei Y-Publica: PDIP Kokoh di Puncak, Partai Ummat dan Gelora Moncer

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, kata Hakim Aswanto, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

“Meskipun mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan,” ujarnya.

Putusan Nomor 11/PUU-XX/2022 dibacakan dalam sidang yang digelar MK di ruang sidang pleno MK. Pemohon diwakili oleh Ridho Rahmadi sebagai Ketua Umum dan A. Muhajir selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Ummat.

Sumber: Antara

Daftar dan berlangganan Espos Plus sekarang. Cukup dengan Rp99.000/tahun, Anda bisa menikmati berita yang lebih mendalam dan bebas dari iklan dan berkesempatan mendapatkan hadiah utama mobil Daihatsu Rocky, sepeda motor NMax, dan hadiah menarik lainnya. Daftar Espos Plus di sini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Solopos.com - Panduan Informasi dan Inspirasi

Berita Terkait

Berita Lainnya

      Berita Terkini

      Pendeta Alberth Yoku Ingatkan Gubernur Papua Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK

      Tokoh agama Papua, Pendeta Alberth Yoku, mengingatkan Gubernur Papua, Lukas Enembe, untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan dan memenuhi panggilan KPK.

      Wapres Ma'ruf Amin Tiba di Tokyo Jepang untuk Menghadiri Pemakaman Shinzo Abe

      Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin, didampingi istri, Wury Ma'ruf Amin, tiba di Bandara Internasional Haneda Tokyo, Jepang pada Minggu (25/9/2022) sekitar pukul 18.00 waktu setempat.

      Kemenkes Tunjuk 3 Lab UI Jadi Pusat Riset Vaksin

      Kemenkes menunjuk tiga lab Universitas Indonesia menjadi pusat riset vaksin dan produk bioteknologi OIC.

      Zulhas Klaim Mampu Turunkan Harga Minyak Goreng dalam 100 Hari Kerja

      Kerja Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas genap mencapai 100 hari, Jumat (23/9/2022). Zulkifli menyebut terdapat beberapa pencapaian selama 100 hari kerja, mulai dari penstabilan harga minyak goreng, hingga penandatanganan perjanjian komprehensif dengan negara-negara lain.

      Produk Impor Ilegal Rp11 Miliar Dimusnahkan Kemendag

      Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) melakukan pemusnahan barang-barang impor hasil pengawasan tata niaga impor setelah melalui kawasan pabean (post border).

      KPK Geledah Mahkamah Agung, Bukti Suap Hakim MA Ditemukan

      Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selesai melakukan penggeledahan di Gedung Mahkamah Agung (MA) dan rumah tersangka kasus suap penanganan perkara. 

      Polisi Palembang Ditahan Akibat Miliki Usaha Penampungan BBM Ilegal

      Polisi Palembang, Sumatra Selatan, menahan Aipda S, 42, oknum polisi yang diduga memiliki usaha penampungan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi ilegal di kota setempat. 

      Bukan Bengawan Solo, Ternyata Ini Dia Sungai Terdalam di Indonesia

      Bukan Bengawan Solo, berikut ini sungai terdalam di Indonesia yang kedalamannya pernah mencapai 30 meter.

      Cek Infonya, MRT Jakarta Buka 2 Lowongan Pekerjaan

      PT MRT Jakarta (Perseroda) membuka lowongan kerja untuk sejumlah posisi yang tersedia untuk edisi September 2022. 

      Driver Ojol Air Asia Bisa Tangguk Gaji Rp10 Juta per Bulan

      Driver ojol Air Asia menjadi salah satu profesi yang cukup didambakan oleh masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, reader atau driver ojol Air Asia akan menggunakan skema yang berbeda ketimbang ojek online lainnya seperti Grab atau Gojek.

      Meski Gaji Tak Seberapa, Tunjangan Hakim Agung Ternyata Luar Biasa

      Meski memperoleh gaji pokok tak seberapa, Hakim Agung di Indonesia memperoleh tunjangan yang luar biasa.

      Pemerintah Sasar Pengembangan Logam Dasar dan Hilirisasi

      Kinerja industri logam terus meningkat pada tahun ini. Pemerintah menyasar pengembangan berbagai jenis logam dasar dengan hilirisasinya.

      Sudrajad Jadi Tersangka Suap, Ternyata Segini Gaji dan Tunjangan Hakim Agung

      Sudrajad Dimyati ditetapkan sebagai tersangka suap KPK, ternyata Hakim Agung memperoleh gaji dan tunjangan yang fantastis hlo!

      Klik cekbansos.kemensos.go.id untuk Daftar BLT BBM Mandiri Pakai HP

      Buat Anda yang belum terdaftar sebagai penerima BLT BBM Rp600.000, kamu bisa mengajukan namamu sendiri. Cara yang harus dilakukan juga cukup mudah, karena bisa mengajukan melalui HP saja.

      KPK Sarankan MA Mutasi Rotasi Pegawainya untuk Menghindari Suap

      Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan lembaganya memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung untuk secara rutin merotasi pegawai-pegawainya.