Gudang Bulog Penuh, Buwas: Kantor Kemendag Siap Jadi Gudang Beras Impor?
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, dan Bupati Brebes Idza Priyanti mengamati seleksi bawang merah di Brebes, Jateng. (Antara-Kutnadi)

Solopos.com, JAKARTA -- Polemik impor beras kian meruncing di internal pemerintah, khususnya penolakan dari Bulog. Jika Kementerian Perdagangan menyebut Bulog juga ikut dalam menyepakati kebijakan impor beras, maka Dirut Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) menyampaikan Kemendag seharusnya ikut memikirkan penyimpanan beras impor.

Buwas mengatakan gudang penyimpanan beras impor bukan hanya diurusi oleh Bulog saja, tetapi juga seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk Kemendag.

"Jangan urusan gudang, urusan Bulog, harusnya saya dibantu dong. Pak Buwas butuh gudang, ini sekian banyak, ini data-datanya. Itu dong, kalau urusan bayar itu urusan saya," kata Budi Waseso saat ditemui di Kantor Perum Bulog Jakarta, Rabu.

Budi Waseso yang akrab disapa Buwas ini mengungkapkan Bulog berkomitmen tidak akan mengimpor beras karena saat ini stok cadangan beras di gudang Bulog sudah mencapai 2,4 juta ton. Jumlah tersebut belum termasuk beras impor yang akan masuk pada Oktober 400.000 ton sehingga total stoknya menjadi 2,8 juta ton, atau 2,7 juta ton jika dikurangi kebutuhan Beras Sejahtera (Rastra) 100.000 ton.

Buwas menilai saat ini gudang-gudang yang dikelola Bulog sudah penuh kapasitasnya. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa Kantor Kementerian Perdagangan harus siap menjadi gudang penyimpanan beras impor.

"Itu di gudang Menteri Perdagangan. Udah komitmen kan, kantornya siap dijadikan gudang ya sudah," kata dia.

Polemik impor beras ini terus memanas setelah Kemendag mengaku menerbitkan izin impor sebesar 1,8 juta ton dalam tiga tahap pada tahun ini. Persetujuan impor tahap I dan II telah keluar pada Februari dan Mei 2018 masing-masing 500.000 ton. Sementara sisanya dikeluarkan pada Juli yang masa berlakunya habis pada Agustus.

Namun, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, untuk tahap ketiga akhinya diperpanjang hingga September atas permintaan dari Bulog. “Kami sudah buka izin impor yang waktu itu melalui permintaan rakor di Kemenko Perekonomian. Terserah Bulog mau manfaatkan izin itu atau tidak,” katanya, Selasa (18/9/2018).

Enggar mengklaim izin impor dikeluarkan setelah melalui rakor Kemenko Perekonomian sebanyak tiga kali. Masing-masing rakor dilakukan sebelum izin impor diterbitkan. Saat itu, selain dia, hadir pula Menteri Pertanian, Menko Perekonomian dan Bulog.

Berdasarkan datanya, stok cadangan beras pemerintah saat ini di Bulog sebanyak 2,2 juta ton. Dari jumlah tersebut sebanyak 820.000 ton berasal dari pengadaan dalam negeri dan sisanya dari realisasi impor.

Dalam beberapa kesempatan, Enggar beralasan kebijakan itu dikeluarkan lantaran adanya perkiraan kekurangan pasokan beras untuk masyarakat. Untuk itu, pemerintah mengambil langkah antisipatif guna meredam gejolak harga beras yang ditakutkan berdampak pada laju inflasi nasional.

Sebelumnya, Budi mengaku bahwa izin impor tahap ketiga diterbitkan saat dia belum menjabat sebagai orang nomor satu di Bulog. Lantaran ditunjuk sebagai pelaksana, lanjutnya, otoritasnya akhirnya menyerap beras impor tersebut.

Budi pun menyebutkan bahwa serapan beras dari petani masih cukup dan tidak membutuhkan impor lagi. Bahkan dia mengklaim saat ini gudang-gudang Bulog telah kebanjiran stok beras.



Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya









Kolom