Gubernur Papua Lukas Enembe Kembali Mangkir Panggilan KPK

Gubernur Papua, Lukas Enembe, kembali mangkir dari panggilan kedua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (26/9/2022) karena sakit.

 Gubernur Papua, Lukas Enembe yang menjadi tersangka kasus dugaan gratifikasi dikabarkan memiliki kekayaan yang fantastis. (Antara/Reno Esnir)

SOLOPOS.COM - Gubernur Papua, Lukas Enembe yang menjadi tersangka kasus dugaan gratifikasi dikabarkan memiliki kekayaan yang fantastis. (Antara/Reno Esnir)

Solopos.com, JAKARTA — Gubernur Papua, Lukas Enembe, kembali mangkir dari panggilan kedua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (26/9/2022) karena sakit.

Lukas juga tidak mampu memenuhi panggilan pertama KPK dengan alasan yang sama. “Syarat orang memberi keterangan itu harus sehat. Kalau sakit gimana mau kasih keterangan,” kata Kuasa Hukum Gubernur Papua Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening, di Jakarta, Senin (26/9/2022).

PromosiTokopedia Card Jadi Kartu Kredit Terbaik Versi The Asian Banker Awards 2022

Stefanus meminta lembaga antirasuah untuk memahami kondisi kesehatan Lukas. Bahkan, dia berani mengajak KPK ke rumah Gubernur Papua Lukas Enembe di Papua untuk memastikan kondisi kesehatannya.

“Kami cari solusi dokter KPK dan dokter pribadi periksa Bapak [Lukas] baik-baik,” ujar Stefanus.

Dia menuturkan bahwa kesehatan kliennya hanya bisa diperiksa di rumah sehingga pihaknya siap memberikan perlindungan jika dokter dari KPK berkunjung. Sebelumnya, KPK mempertimbangkan permohonan Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.

Baca Juga : Lukas Enembe Tersangka Suap dan Gratifikasi Proyek dari APBD Papua

Meskipun demikian, KPK meminta Lukas agar bersedia diperiksa kesehatannya oleh dokter KPK.

“Adapun keinginan tersangka untuk berobat ke Singapura, kami pertimbangkan. Namun, tentu kami juga harus pastikan dengan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap tersangka lebih dahulu ketika dia sudah sampai di Jakarta,” kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, kepada wartawan dikutip Minggu (25/9/2022).

Ali mengatakan KPK memiliki tenaga medis khusus dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi ataupun tersangka yang dipanggil lembaga antirasuah. Menurut Ali, KPK sudah beberapa kali memberikan kesempatan dan penyediaan fasilitas kesehatan bagi saksi maupun tersangka pada perkara-perkara lain.

Sebagai informasi, Lukas Enembe terjerat dugaan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Terkini, KPK memastikan Lukas berstatus tersangka kasus suap dan gratifikasi proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul Masih Sakit, Lukas Enembe Tak Mampu Penuhi Panggilan Kedua KPK

Daftar dan berlangganan Espos Plus sekarang. Cukup dengan Rp99.000/tahun, Anda bisa menikmati berita yang lebih mendalam dan bebas dari iklan dan berkesempatan mendapatkan hadiah utama mobil Daihatsu Rocky, sepeda motor NMax, dan hadiah menarik lainnya. Daftar Espos Plus di sini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Solopos.com - Panduan Informasi dan Inspirasi

Berita Terkait

Berita Lainnya

      Berita Terkini

      Kejagung Hentikan Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan

      Kejagung menghentikan proses penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di BPJS Ketenagakerjaan.

      Mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Terima Penghargaan Antikorupsi dari Qatar

      Mantan Wakil Ketua KPK, Erry Riyana Hardjapamekas, menerima penghargaan tertinggi di bidang pemberantasan korupsi dari Pemerintah Qatar.

      Kasus Korupsi Jiwasraya: Kejagung Sita Aset Benny Tjokro Seluas 33,9 Hektare

      Kejagung kembali menyita aset milik Benny Tjokrosaputro dalam perkara tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya (persero) dan PT ASABRI (persero).

      Poltracking: Kepuasan Terhadap Pemerintahan Jokowi Melesat Jadi 73,2 Persen

      Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo–Ma’ruf Amin sempat mengalami fluktuasi, tetapi sepanjang 2022 relatif terus mengalami peningkatan

      Korsleting, Dugaan Penyebab Kebakaran Gedung Kemenkumham

      Penyebab kebakaran gedung Kemenkumham diduga karena korsleting.

      Sempat Vakum, Pameran Fotografi Ujian Akhir Semester di UNS Solo Digelar Lagi

      Mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2021 UNS Solo menggelar pameran fotografi bertajuk Documentary Komunikaxxi pada Senin-Rabu (5-7/12/2022).

      Polemik UU KUHP, Asita: Tak Ada Pembatalan Massal Wisatawan ke Bali

      Lebih dari satu juta orang Australia mengunjungi Indonesia setiap tahun dengan banyak yang terbang ke Bali, untuk berbagai kegiatan.

      Polemik UU KUHP, Australia Ingatkan Warganya Hati-hati di Indonesia

      Lebih dari satu juta orang Australia mengunjungi Indonesia setiap tahun dengan banyak yang terbang ke Bali, untuk berbagai kegiatan.

      Aiptu Warsito Terpilih jadi Kusir Kereta Kaesang-Erina, Ini Rekam Jejaknya

      Pemilihan Aiptu Warsito sebagai kusir kereta kuda Kaesang ternyata karena rekam jejaknya.

      Ada 52 Juta Penerima Bansos Fiktif, Kerugian Negara Capai Rp31 Triliun!

      Data fiktif 52 juta penerima bansos itu berpotensi merugikan negara hingga lebih dari Rp31 triliun.

      97 Pabrik Direlokasi ke Jateng, Lowongan Kerja Menanti

      Puluhan pabrik baru tersebut bakal menempati wilayah di berbagai tempat di Jawa Tengah.

      Ditinjau Presiden, Ini Penampakan Rumah Tahan Gempa Milik Yonif Raider 300

      Kepala BNPB Suharyanto menjelaskan rumah tahan gempa itu merupakan salah satu skema untuk perbaikan rumah warga terdampak gempa Cianjur.

      Presiden: Bantuan Gempa Buat Bangun Rumah, Jangan Beli Sepeda Motor!

      Presiden mengingatkan warga penerima bantuan gempa benar-benar menggunakan uang mereka untuk membangun rumah dan bukan membeli keperluan lain, termasuk kendaraan.

      Masuk Patahan Cugenang, 6 Desa di Cianjur Terlarang untuk Ditinggali

      Patahan Cugenang tersebut merupakan titik gempa yang akan bisa bergerak sewaktu-waktu dan mengancam keselamatan warga yang tinggal di atasnya.

      Heboh Pasal Perzinaan, Tim KUHP: Esensinya Sama, Pelapornya yang Bertambah

      Menurut Albert, tidak ada perubahan substantif terkait pasal baru tentang perzinaan dibandingkan Pasal 284 KUHP lama.