Gubernur Minta Saksi di TPS Ikut Rapid Test, Pemkab Sragen Manut

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta para saksi yang akan bertugas di tempat pemungutan suara (TPS) untuk rapid test.

SOLOPOS.COM - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terlihat di layar lebar saat rapat langsung lewat Zoom untuk membahas persiapan Pilkada Serentak 2020 di Command Center Setda Sragen, Kamis (26/11/2020). (Solopos/Tri Rahayu)

Solopos.com, SRAGEN — Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta seluruh saksi di tempat pemungutan suara (TPS) dalam Pilkada 2020 harus menjalani rapid test. Hal itu sebagai upacaya pencegahan persebaran Covid-19 saat pemungutan suara 9 Desember 2020 mendatang.

Sementara dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pilkada, tidak ada kewajiban rapid test bagi saksi.

Permintaan Gubernur itu disampaikan dalam rapat persiapan Pilkada Serentak 2020 yang digelar secara terbuka dan disaksikan secara langsung lewat Zoom di ruang Command Center Sekretariat Daerah (Setda) Sragen, Kamis (26/11/2020).

Rapid test bagi saksi itu menjadi upaya kedaruratan agar tidak muncul klaster baru dalam Pilkada 2020.

Menanggapi hal itu, Ketua KPU Sragen Minarso mengaku akan mendikusikan permintaan sang gubernur.

"Kalau KPPS [Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara] dan PTPS [Pengawas TPS] wajib rapid test, ya mestinya saksi juga rapid test. Gubernur sudah meminta hal itu sehingga perlu ditindaklanjuti. Kami akan melihat dulu aturannya di PKPU. Saya yakin nanti akan ada surat dari KPU pusat terkait hal ini," ujarnya.

Minarso juga menyinggung adanya perusahaan yang mengeluarkan aturan bagi karyawan agar tidak menjadi penyelenggara pemilu. Dia mengatakan di Sragen tidak ada tetapi perlu ada antisipasi sejak dini.

Pemilih

Kemudian terkait dengan pemilih yang terkonfirmasi positif Covid-19, Minarso sudah menyiapkan mekanisme fasilitasinya. Dia menjelaskan bagi pemilih yang terkonfirmasi positif Covid-19 dan isolasi mandiri di rumah maka penyelenggara wajib memfasilitasi pencoblosan dengan cara mendatangi pemilih didampingi saksi pasangan calon.

Saat petugas datang ini, ujar dia, tentu menggunakan alat pelindung diri (APD) lengkap, yakni menggunakan hazmat dan APD lengkap lainnya. "Persoalannya tidak semua petugas siap dengan hal itu," katanya.

Dia melanjutkan bagi pemilih di rumah sakit baik positif atau tidak sudah ada mekanisme pemungutan dengan bantuan petugas medis rumah sakit setempat. Minarso mengatakan yang belum ada keputusan itu terkait dengan fasilitasi pemilih di ruang isolasi Technopark Ganesha Sukowati.

"Kami sudah menyiapkan alternatif solusi, yakni menjadi tanggung jawab TPS terdekat. Para warga di Technopark itu bisa melakukan mekanisme pemilih tambahan karena mereka berasal dari berbagai wilayah," ujarnya.

Saksi

Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sragen Untung Wibowo Sukowati mengaku sudah menyiapkan 2.271 orang saksi yang ditugaskan di TPS, serta menunjuk saksi di tingkat kecamatan dan KPU. Soal adanya rapid test untuk saksi, Bowo mengaku belum ada pemberitahuan dari KPU.

Innalillahi! Sehari, 3 Pasien Covid-19 di Sragen Meninggal Dunia

"Mestinya kebijakan rapid test untuk saksi itu sudah jauh hari disampaikan karena persiapan rapid test itu tidak mudah. Petugas TPS kan juga jauh-jauh hari dilakukan rapid test. Kami bicara saksi itu lebih dari 2.000 orang. Kecuali rapid test itu dilakukan oleh KPU untuk proses dan mekanismenya, termasuk biayanya yang mencapai ratusan juta rupiah," ujar Bowo.

Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Sragen Dedy Endriyatno mengatakan kewaspadan dan kerawanan dalam pilkada perlu ditindaklanjuti di Sragen. Dia mengatakan kedaruratan alam tetap harus dimitigasi di Sragen meskipun tidak berada di dekat Gunung Merapi. Selain itu, Dedy berpesan kedaruratan dalam keamanan dan ketertiban juga perlu di antisipasi menjelang pemungutan suara.

"Untuk teknis fasilitasi pencoblosan, KPU sudah memiliki prosedur sendiri," katanya.

Berita Terbaru

Bawaslu Jateng Telusuri Politik Uang Pilkada di Empat Kabupaten, Mana Saja?

Solopos.com, SEMARANG--Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menelusuri dugaan praktik politik uang yang terjadi pada pilkada serentak...

Beda Quick Count KPU, Partai Demokrat Klaim Menang di Pilkada Rembang

Solopos.com, SALATIGA — Partai Demokrat mengklaim meraih kemenangan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Padahal hasil...

Harta Rp22 Miliar, Sahrul Gunawan Hanya Punya 1 Mobil

Solopos.com, JAKARTA -- Calon Wakil Bupati Bandung, Jawa Barat, Sahrul Gunawan untuk sementara unggul dalam hitung cepat Pilkada Bandung...

Sahrul Gunawan: Gagal di Pemilu Legislatif, Berjaya di Pilkada Bandung

Solopos.com, JAKARTA -- Artis sekaligus penyanyi Sahrul Gunawan yang menjadi calon Wakil Bupati Bandung, Jawa Barat, untuk sementara unggul...

Tak Bertuan, 32.772 Lembar Formulir C Pemberitahuan Dikembalikan

Solopos.com, KLATEN – Sebanyak 32.772 lembar formulir model C pemberitahuan sebagai undangan bagi pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT)...

Keluarga Kalla Kalah dalam Pilkada Makassar?

Solopos.com, JAKARTA — Pemilihan umum kepala daerah di Kota Makassar diikuti empat pasangan calon yang memperebutkan kursi wali kota...

Partai Demokrat Sementara Menangi 44% Pilgub 2020

Solopos.com, JAKARTA — Sekretaris Badan Pemenangan Pemilihan Umum Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengklaim menang di empat dari sembilan provinsi...

Berkat Sosialisasi di Masjid, Partisipasi Pemilih Pilkada Wonogiri Tinggi

Solopos.com, WONOGIRI — Komisi Pemilihan Umum Wonogiri mengklaim tingkat partisipasi pemilihan kepala daerah atau Pilkada Wonogiri 71,26 persen berdasar...

Sri Mulyani Ungkap Kunci Sukses Dongkrak Suara di Pilkada Klaten 2020

Solopos.com, KLATEN - Pasangan Sri Mulyani-Yoga Hardaya unggul atas lawan-lawannya berdasarkan hitung cepat Desk Pilkada Pemkab Klaten. Sri Mulyani...

Pilkada Klaten: Mulyo Unggul di 23 Kecamatan, ORI 2 Kecamatan, ABY-HJT 1 Kecamatan

Solopos.com, KLATEN – Pasangan calon bupati (cabup)-calon wakil bupati (cawabup) Klaten, Sri Mulyani-Yoga Hardaya atau Mulyo, menang di 23...