Gubernur: Kepala daerah di Jateng diincar KPK

Magelang (Espos)–Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo mengingatkan sejumlah kepala daerah di Jateng agar berhati-hati karena saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengincar sejumlah kepala daerah di wilayah itu.

“Saya baru saja ketemu pejabat dari KPK. Mereka sedang mengincar sejumlah kepala daerah di Jawa Tengah,” kata Bibit saat membuka Forum Pengendalian Pembangunan Kabupaten/Kota 2010 Wilayah Eks Karesidenan Kedu di Bakorwil II, Kota Magelang, Senin (3/5).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Gubernur mewanti-wanti para bupati/walikota di wilayah itu agar lebih berhati-hati bertindak agar tidak terjerumus dalam persoalan hukum karena melakukan korupsi. Dia berharap kepala daerah berhati-hati menggunakan kewenangan dan tidak menyalahgunakannya. Lebih lanjut, ia berharap mereka tidak melakukan korupsi. Menurutnya, dengan gaji yang mereka terima, seharusnya mereka bisa hidup dengan cukup.

Atas dasar itu, lanjutnya, mereka tidak perlu mengambil uang yang bukan haknya, meskipun hanya Rp 1. “ Jangan neka-neka (menyalahi aturan). Jangan mengambil yang bukan haknya. Tapi, kalau itu memang hak, silakan ambil saja, berapa pun, Rp 100 juta atau bisa lebih,” tandasnya.

Bibit juga menyoroti sejumlah kepala daerah yang dianggap tidak memperhatikan lingkungan, bahkan malah ikut berperan dalam perusakan lingkungan.

Ada tiga wilayah yang disorot yakni Kabupaten Sukoharjo, Klaten dan Magelang. “Di Srumbung (Kabupaten Magelang-<I>red<I>), sebagian warga sudah menambang di lahan perhutani karena pasir di sungai sudah habis. Kalau hal ini dibiarkan, kerusakan lingkungan akan semakin meluas. Tapi itu belum seberapa, Sukoharjo yang paling parah, kemudian Klaten,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bibit minta para kepala daerah berani melakukan inovasi untuk memajukan daerahnya. Untuk tujuan itu, mereka harus bekerja sama dengan rakyatnya untuk memajukan wilayah.

Dari kerja keras tersebut, ia yakin ekonomi di Jawa Tengah bisa tumbuh sesuai harapan. Saat ini, ia mengatakan, pertumbuhan ekonomi di wilayah yang terdiri dari 35 kabupaten dan kota ini sudah cukup bagus. Ditandai rendahnya inflasi dan berkurangnya angka kemiskinan. “Ini tidak lepas dari kerja keras yang dilakukan oleh bupati/walikota di daerah yang didukung oleh masyarakat,” tambahnya.

Harjo/JIBI