Gubernur Jateng Minta SMA/SMK Tak Tahan Ijazah Siswa

Gubernur Jateng meminta sekolah tak menahan ijazah siswa.

Solopos.com, SOLO — Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, meminta pengelola SMA/SMK tak menahan ijazah siswa yang persyaratan administrasinya belum dipenuhi.

Promosi Kecerdasan Buatan Jadi Strategi BRI Humanisasi Layanan Perbankan Digital

Lulusan yang berasal dari keluarga tidak mampu atau miskin berhak menerima ijazah. “Kalau memang ada [SMA/SMK menahan ijazah lulusan] silakan lapor pada saya,” kata Ganjar ketika ditemui wartawan di Kampus Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Jumat (15/9/2017) lalu. Hal itu terkait peraturan pemerintah tentang kuota siswa dari keluarga miskin (gakin) minimal 20 persen.

“Saya juga mengimbau sekolah menjamin regulasi tentang 20 persen orang miskin dari kuota jumlah siswa. Kasusnya [ijazah] ditahan jangan sampai terjadi lagi. Kecuali ada kasus tertentu, [misalnya] mereka tidak miskin, namun tidak mau bayar dengan alasan berbagai masalah maka kasus tersebut kita selesaikan baik-baik,” kata dia.

Ganjar mencontohkan kasus di Semarang di mana terdapat sekolah swasta yang menahan ijazah lantaran pemiliknya menunggak sumbangan biaya pendidikan (SPP). “Pihak sekolah tidak bisa begitu saja melepaskan [ijazah] karena memang belum bayar. Khusus sekolah swasta kami tidak bisa memaksa. Dalam kasus tersebut akhirnya saya yang membayar,” kata dia.

Ganjar mengimbau siswa atau orang tua yang tidak mampu segera melapor supaya ada jaminan dari negara. Ganjar berharap penahanan ijazah tidak terjadi lagi.

Ganjar menyatakan masyarakat bisa melaporkan kasus penahanan ijazah lulusan melalui Twitter, IG, maupun Facebook Ganjar. Cara lain melalui Laporgub. “Kalau ada yang mau melaporkan itu wujud partisipasi masyarakat. Tugas saya mengontrol dan mengatur supaya kejadian seperti itu tidak ada lagi,” kata dia.