Gubernur dukung wacana Pilgub dipilih DPRD

Semarang (Espos)--Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Bibit Waluyo mendukung wacana pengembalian kewenangan pemilihan gubernur (Pilgub) mendatang kepada ke DPRD provinsi, untuk menghemat biaya.

“Pemilihan gubernur melalui DPRD provinsi menghemat biaya dan tenaga, dibanding pemilihan secara langsung oleh rakyat,” gubernur pada seminar Mengembalikan Pemilihan Gubernur Ke DPRD, Perlukah? yang digelar Kelompok Diskusi Wartawan (KDW) Pemprov Jateng di Hotel Novotel, Kota Semarang, Rabu (12/5).

Promosi Jaga Keandalan Transaksi Nasabah, BRI Raih ISO 2230:2019 BCMS

Sebagai gambaran untuk Pilgub 2013 mendatang, Pemprov Jateng telah mencadangkan anggaran dana senilai Rp 500 miliar. Pembicara dalam seminar itu, Sekda Pemprov Jateng, Hadi Prabowo, anggota Komisi II DPR Nurul Arifin, Wakil Ketua DPRD Jateng Bambang Sadono, dan pengamat hukum Undip, Prof Arif Hidayat.

Meski menurut Bibit, proses untuk mengembalikan Pilgub kepada DPRD provinsi memerlukan waktu panjang, misalnya harus melakukan revisi terhadap UU No 32/2004 tentang Pemerintahah Daerah.
Pasalnya UU No 32 tahun 2004 menyebutkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) provinsi dan kabupaten/kota dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Tidak kalah pentingnya, sambung Gubernur, juga perlu dilakukan pembenahan terhadap kualitas anggota legislatif (DPRD) agar lebih baik.
“Bila kualitas para wakil rakyat tak dibenahi, saya menyangsikan kepala daerah dipilih nantinya akan berkualitas,” tandasnya.

Untuk pembenahan anggota DPRD ini, sambung Gubernur, peran pimpinan partai politik (Parpol) sangat penting dalam menyiapkan calon anggota Dewan.

“Karena sekarang ini menurut saya proses kaderisasi Parpol kurang berjalan baik, sehingga berdampak terhadap kualitas pada anggota Dewan yang dihasilkan,” ujar Bibit.

Dalam kesempatan sama, anggota Komisi II DPR, Nurul Arifin mengungkapkan kurang sependapat bila Pilgub dipilih anggota DPRD provinsi. Menurut dia, pelaksanaan Pilgub supaya tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat, sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan demokrasi.

“Permasalahan biaya yang dikeluarkan saya kira akan sama, antara Pilgub dipilih langsung oleh rakyat atau anggota DPRD. Hanya memindahkan perputaran uang dari masyarakat kepada anggota legislatif,” papar Nurul.

Guna menekan biaya Pilgub, anggota Dewan dari Parati Golkar ini, mengusulkan agar pelaksanaan Pilgub langsung oleh rakyat disederhanakan hanya satu putaran tanpa melihat prosentase raihan suara yang diperoleh calon.

“Calon gubernur yang memperoleh suara terbanyak langsung menjadi pemenang tak perlu perlu dilihat prosentase suara,” tandas Nurul.

oto