Harianjogja.com, BANTUL- Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta DPRD Bantul memangkas anggaran perjalanan dinas di APBD perubahan 2014 karena dianggap memboroskan anggaran daerah.
DPRD Bantul dalam APBD perubahan tahun ini menambah anggaran kunjungan kerja (kunker) dari sebelumnya Rp10,9 miliar di APBD murni menjadi Rp11,9 miliar di APBD perubahan atau bertambah Rp1 miliar.
Promosi Mendamba Ketenangan, Lansia di Indonesia Justru Paling Rentan Tak Bahagia
Gubernur DIY lalu memberi catatan terhadap penambahan anggaran itu. Dalam surat evaluasi gubernur yang diterima Sekretariat Dewan (Sekwan) pertengahan September lalu, gubernur meminta anggaran itu dikurangi.
Anggaran kunker menurut gubernur harus dirasionalkan dengan waktu yang sudah mepet, karena sebentar lagi tutup tahun. Menurut Gubernur, penambahan anggaran tersebut berpotensi memboroskan keuangan daerah.
“Penambahan anggaran perjalanan dinas yang cukup besar akan berdampak pada jam kerja efektif dan berpotensi memboroskan anggaran daerah,” kata Gubernur dalam suratnya ke DPRD Bantul.
Sekretaris DPRD Bantul Helmi Jamharis menyatakan, dikurangi atau tidaknya anggaran kunker tergantung hasil keputusan Badan Anggaran (Banggar) yang nanti akan dibentuk.
“Itu kewenangan Banggar yang akan mengurangi atau tidak. Evaluasi gubernur ini nanti akan dibahas, lalu dibawa ke paripurna,” jelas Helmi Jamharis, Kamis (25/9/2014).
Namun ia memprediksi ada sejumlah kegiatan perjalanan dinas yang akan dikurangi anggarannya atau bahkan dihapus. Diantaranya kunjungan kerja Banggar dan kunker Badan Musyawarah (Banmus) ke luar daerah.
Selain itu, perjalanan dinas untuk orientasi anggota dewan baru yang semula digelar di Jakarta akan dipindah ke DIY.
“Selain mengurangi biaya, juga sekarang orientasi dewan cukup di DIY enggak di pusat. Itu aturan baru. Tapi keputusannya nanti dewan yang memutuskan,” ujarnya.
Helmi Jamharis menambahkan, anggaran kunker ke luar daerah selama ini menyedot biaya paling besar lebih dari 50%. “Kalau anggaran perjalanan dinas di dalam daerah itu kecil sekali,” lanjutnya.
Setiap alat kelengkapan dewan (Alkap) seperti empat Komisi DPRD, Banggar, Banmus, Badan Legislasi (Banleg) dan Badan Kehormatan Dewan (BKD) masing-masing mendapat jatah kunker ke luar daerah.
Ketua DPRD Bantul Hanung Raharjo berjanji bakal mencermati anggaran kunker sesuai saran gubernur. “Nanti kita lihat di pembahasan Banggar. Ketika rasionalisasi perlu ya kita lakukan,” katanya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
