Gubernur dan Wagub Baru DKI Diharapkan Steril dari Upaya Politisasi Buruh dan Pengusaha

Salah satu ungkapan dukungan yang dibawa warga saat menyambut pelantikan Joko Widodo dan Basuki T Purnama di depan gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (15/10/2012). (JIBI/Bisnis Indonesia/Nurul Hidayat)

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

Soeprayitno, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia DKI Jakarta (Apindo Jaya), mengatakan tatanan hubungan industrial yang sudah berjalan baik hindaknya tidak boleh rusak hanya karena kepentingan sesaat yang bersifat populis maupun tidak populis yang justru dapat merugikan buruh dan pengusaha. “Para pengusaha berharap agar Gubernur dan wakilnya benar-benar seteril dari kepentingan politis sesaat untuk tujuan populis maupun tidak populis, dan lebih cepat dalam mengambil keputusan dalam kaitannya dengan masalah hubungan industrial dan perburuhan,” katanya di Jakarta, Senin (15/10/2012).

Menurutnya, tatanan hubungan industrial yang sudah berjalan baik di Jakarta agar tidak menjadi rusak akibat kepentingan pihak yang ingin mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan momentum penetapan upah minimum provensi dan kebutuhan hidup minimum di Ibu Kota. Selain itu, lanjutnya, Pemprov DKI Jakarta dalam menjaga hibungan industrial maupun pelaksanaan tripartied, yakni antara pemerintah, buruh dan pengusaha, tidak boleh mengabaikan kondisi daerah di sekitar, yaitu Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang menjadi penyangganya.

Soeprayitno menjelaskan Gubernur Jokowi dan Wagub Ahok tidak boleh hanya berorientasi mendorong investasi dan pengembangan usaha skala besar dalam mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Ibu Kota. Namun, lanjutnya, usaha skala mikro, kecil dan menengah yang terkesan dimarginalkan terkait dengan upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi tersebut harus diberdayakan secara maksimal sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat di Jakarta.

“Tingkat pertumbuhan ekonomi yang sudah berjalan baik hendaknya ditingkatkan dengan mendorong investasi dan pengembangan usaha, tidak hanya untuk pengusaha besar, tetapi juga usaha mikro, kecil dan menengah sehingga terjadi pemerataan,” tegasnya.

Dia mengatakan pengusaha berharap agar Pemprov DKI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi bersungguh-sungguh meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan transportasi guna menjamin kelancaran arus barang dan orang sehingga dapat meningkatkan daya saing industri dan kota Jakarta. Sebab, hambatan arus barang dan orang yang terjadi di ruas jalan tol di Ibu Kota sekarang ini mengakibat kerugian yang nilainya mencapai lebih dari Rp8,7 triliun per tahun, terutama akibat kemacetan lalu lintas di jalan bebas hambatan tersebut.

Menurutnya, Pemprov DKI dituntut menjalin komunikasi yang lebih baik dengan pihak pemerintah pusat dalam membangun infrastruktur jalan dan transportasi yang sangat mendesak untuk mengatasi masalah kemacetan lalu lintas dan biaya tinggi logistik di Ibu Kota.

Para pengusaha menyambut positif rencana Gubernur Jokowi dan Wagub Ahok untuk memprioritaskan pembangunan proyek monorail, mass rapid transit (MRT) dan perluasan jaringan koridor busway guna mengatasi masalah kemacetan lalu lintas di Ibu Kota. “Pengusaha berharap masalah kemacetan lalu lintas yang parah dan mengganggu kelancaran arus barang dan orang di Jakarta agar segera diatasi, karena kondisi tersebut menyebabkan mereka menanggung biaya transportasi dan logistik dalam struktur biaya operasionalnya cukup tinggi mencapai 30%,” katanya.