Gubernur Anies Digoyang Interpelasi. Apa Itu Hak Interpelasi?

Politik Ibu Kota diramaikan dengan hak interpelasi yang digalang PDIP dan PSI terhadap Gubernur Anies Baswedan

 Rapat paripurna hak interpelasi Formula E kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Selasa (28/9/2021). 

(detikcom)

SOLOPOS.COM - Rapat paripurna hak interpelasi Formula E kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Selasa (28/9/2021). (detikcom)

Solopos.com, JAKARTA — Politik Ibu Kota diramaikan dengan hak interpelasi yang digalang PDIP dan PSI terhadap Gubernur Anies Baswedan soal ajang Formula E 2022, Selasa (28/9/2021).

Ajang balap mobil listrik itu menjadi pembicaraan publik sejak diumumkan Anies pada 2019, mulai dari anggaran, penundaan selama pandemi dan sirkuitnya.

Pemprov DKI Jakarta telah memberikan commitment fee senilai Rp560 miliar.

Tidak Kuorum

Faktanya interpelasi itu ditunda karena rapat paripurna tidak kuorum.

Dari 105 anggota DPRD DKI Jakarta hanya 27 anggota yang hadir.

Sebenarnya apa itu hak interpelasi?

Dikutip dari www.dpr.go.id, dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPR memiliki tiga hak yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah tentang kebijakan pemerintah yang penting dan strategi, serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Baca Juga: Serang Anies, Giring Ganesha Mengaku Sengaja Cari Perhatian 

Hak interpelasi diatur dalam Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 pada Bab VIII Pelaksanaan Hak DPRD dan Anggota DPRD.

Hak interpelasi DPRD adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Gubernur mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hak interpelasi tersebut diusulkan paling sedikit oleh 14 orang anggota DPRD dan lebih dari 1 fraksi.

Usulan disampaikan kepada pimpinan DPRD dengan ditandatangani pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Usulan interpelasi disertai dengan dokumen yang memuat minimal materi kebijakan dan atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki, serta alasan penyelidikannya.

Rapat Paripurna Interpelasi

Tahapan rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi diatur dalam Pasal 121 Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 sebagai berikut:

– Pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi

– Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul

– Para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para anggota DPRD

Usul tersebut menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPRD.

Menarik Kembali

Di samping itu, keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPRD yang hadir.

Pengusul hal interpelasi dapat menarik kembali sebelum memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.

Dalam rapat paripuna, gubernur hadir memberikan penjelasan dan setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.

Baca Juga: Gubernur Anies Komentari Singkat soal Interpelasi Dirinya Gagal 

Bila berhalangan hadir, gubernur menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.

Pandangan DPRD atas penjelasan Gubernur di rapat paripurna lalu ditetapkan dala rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Gubernur.

Pandangan tersebut menjadi bahan DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan menjadi bahan gubernur untuk menetapkan pelaksanaan kebijakan.

 


Berita Terkait

Berita Terkini

10 Berita Terpopuler : Kera Serbu Rumah - Resepsi Boleh Ada Penyanyi

Serangan kera liar di permukiman warga Kebakkramat hingga aturan resepsi pernikahan di Solo masuk daftar 10 berita terpopuler Solopos.com pagi ini.

Cakupan Vaksinasi Tinggi, Inggris Masih Diamuk Corona

Amukan corona di negara ini memicu kekhawatiran terlebih Inggris menjadi salah satu negara yang cakupan vaksinasinya sudah termasuk tinggi.

Solo Gencarkan Digitalisasi Sistem Pendidikan Menuju Era Industri 4.0

Bidang pendidikan dituntut mengembangkan sistem pendidikan dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya Jawa berbasis TI menuju smart education.

Al Firdaus, Sekolah International Baccalaureate Pertama di Jawa Tengah

Al Firdaus World Class Islamic School saat memutuskan bekerja sama dengan International Baccalaureate (IB), yayasan pendidikan internasional asal Jenewa, Swiss. Tahun ini Primary Years Programme (PYP) untuk usia 3-12 tahun serta Middle Years Programme (MYP) untuk usia 11-14 tahun di Al Firdaus resmi terotorisasi IB.

Sukmawati Soekarnoputri Pindah Agama Hindu, Akan Jalani Sudhi Wadani

Putri Presiden Pertama RI, Diah Mutiara Sukmawati Soekarnoputri, pindah ke agama Hindu dan akan menjalani proses Sudhi Wadani di Bali.

Lereng Gunung Batur Di Gianyar Bali Terbakar

Kebakaran hutan kembali terjadi di lereng Gunung Batur, Kintamani, kabupaten Gianyar, Bali, Jumat (21/10/2021) sore.

Siap-Siap, Gerbong Mutasi Lanjutan Pejabat Sukoharjo

Saat ini, jabatan strategis yang masih kosong yakni Asisten II Setda Sukoharjo, Asisten III Setda Sukoharjo dan staf ahli bupati.

Sejarah Hari Ini : 23 Oktober 2011, Simoncelli Kecelakaan di Sepang

Berbagai peristiwa terjadi di dunia pada 23 Oktober terangkum dalam Sejarah Hari Ini.

Miris! Operator Call Center Basarnas Tewas Dibegal

Seorang pegawai Basarnas menjadi korban begal di Kemayoran, Jakarta Pusat. Korban meninggal dunia akibat dibacok kawanan begal.

Viktor Laiskodat Lulus Doktor UKSW, Angkat Disertasi Wisata NTT

Viktor Laiskodat membuat disertasi berangkat dari dari sebuah permasalahan mengapa masyarakat NTT masih miskin padahal wilayah itu kaya sumber daya alam.

Stok Vaksin Covid-19, Indonesia Kembali Terima Pfizer dan AstraZeneca

Selain menjaga ketersediaan, tambahan vaksin Covid-19 ini juga untuk mengejar target kekebalan kelompok hingga akhir 2021.

Dituding Aktor Utama, Amien Rais Ungkap Detik-Detik Gus Dur Lengser

Amien Rais menolak disebut sebagai aktor utama namun mengakui sebagai bagian dari lengsernya Gus Dur.

Gubernur NTT Viktor Laiskodat Raih Gelar Doktor dari UKSW Salatiga

Viktor meraih gelar Doktor Program Studi Pembangunan dari UKSW dengan nilai IPK 3,92.

Mega Korupsi Jiwa Sraya, 1.200 Aset Belum Laku!

PT Jiwasraya bahkan tercatat memiliki aset gedung di pengujung utara Indonesia, yakni di Pulau Sangihe yang berbatasan dengan Filipina.

Hari Dharma Karyadhika, Kemenkumham Beri Bingkisan Pasien Wisma Atlet

Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham menggelar bakti sosial guna memperingati Hari Dharma Karyadhika.

Wisatawan Asing dari 45 Negara Bisa keThailand Tanpa Wajib Karantina

Wisatawan dari 45 negara berisiko rendah yang sepenuhnya divaksinasi COVID-19 akan dapat mengunjungi Thailand tanpa persyaratan karantina mulai 1 November.