GTT/PTT Wonogiri Mulai Kerja Lagi

Solopos.com, WONOGIRI — Guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT) Wonogiri kembali bekerja mulai Rabu (10/10/2018) setelah merasa pemerintah pusat merespons positif tuntutan mereka.

Namun, mereka mengancam akan menggelar aksi lagi jika respons tersebut hanya isapan jempol semata. Informasi yang dihimpun Solopos.com, Rabu, para GTT/PTT kembali bekerja setelah Koordinator Daerah (Korda) Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Wonogiri, Sunthi Sari, menerbitkan surat pemberitahuan kembali mengajar No. 012/KORDA.GTTPTT/X/2018 tertanggal 9 Oktober (Selasa).

Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah

Surat yang ditujukan kepada suluruh GTT/PTT TK, SD, dan SMP negeri tersebut dikirim Selasa malam. Melalui surat itu Sunthi menginstruksikan seluruh GTT/PTT di Kota Sukses kembali bekerja mulai Rabu.

Hal itu lantaran gerakan mogok kerja yang dilaksanakan sejak Senin (8/10/2018) lalu sudah mendapat respons positif dari pemerintah pusat. Hal tersebut dibuktikan dengan digelarnya audiensi antara utusan Kementerian Pendidikan (Kemendikbud) dengan pengurus Forum Pembela Honorer Indonesia (FPHI), Rabu.

Menurut Sunthi, dalam surat itu, pemerintah pusat mengutus delegasi untuk beraudiensi karena gerah dengan aksi GTT/PTT.

Ketua Korda FPHI atau Forum GTT/PTT Wonogiri, Sunthi, kepada Solopos.com, Rabu, mengatakan para GTT/PTT masuk kerja mulai hari itu hingga tiga hari ke depan atau Sabtu (13/10/2018).

Pada Selasa malam dia meminta mereka bekerja lagi keesokan harinya karena mendapat informasi pemerintah pusat melalui delegasi mengajak beraudiensi, Rabu pagi.

Audiensi tersebut membahas tuntutan GTT/PTT. Sunthi menilai ajakan beraudiensi itu menunjukkan pemerintah pusat memberi perhatian khusus kepada aksi mogok kerja GTT/PTT Wonogiri.

Dia meyakini perhatian itu sebagai respons positif sehingga instruksi mogok kerja dicabut. “Tadi audiensi bersama LPMP [Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan] Jateng [Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud] di Kantor Dinas Pendidikan [Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud]. Pihak terkait mengaku ke Wonogiri diutus langsung oleh otoritas Ditjen [Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah]. Intinya Kementerian merespons positif,” kata Sunthi.

Dia melanjutkan LPMP berjanji menyampaikan tiga tuntutan GTT/PTT Wonogiri yang pada pokoknya ingin diangkat sebagai PNS. Sunthi menyambut baik.

Namun, GTT/PTT tak ingin terlena dengan janji tersebut. FPHI akan mengawal komitmen LPMP untuk memastikan aspirasi sampai ke pemerintah pusat.

Jika hingga Sabtu tak ada kejelasan, GTT/PTT akan kembali mogok kerja secara nasional bersama para GTT/PTT dari daerah lain se-Indonesia, mulai Senin (15/10/2018). Sebaliknya, jika sebelum Senin pemerintah pusat sudah memberi kejelasan, GTT/PTT akan terus bekerja.

“Harapan terbesar kami, sebelum Senin sudah ada kejelasan tuntutan kami dikabulkan. Kalau ada kejelasan saya yakin FPHI pusat juga akan menginstruksikan GTT/PTT se-Indonesia tak menggelar mogok kerja,” imbuh Sunthi.

Jika tak memungkinkan diangkat menjadi PNS, Sunthi tak mempermasalahkan jika pemerintah mengangkat GTT-PTT menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Hal itu dengan catatan pengangkatan PPPK tanpa melalui proses seleksi tertulis.

Apabila tetap melalui seleksi, FPHI menganggap pemerintah sama halnya tak mengabulkan tuntutan. Sementara itu, Kepala LPMP Jateng, Hermanto, mengatakan akan menyampaikan aspirasi para GTT/PTT kepada Mendikbud.

Dia memastikan pemerintah pusat tak tinggal diam atas adanya aksi mogok kerja GTT/PTT. Namun, tindak lanjut atas aspirasi guru honorer tersebut butuh proses. Pemerintah harus membahasnya dengan DPR terlebih dahulu.