GTT tuntut perlindungan hukum

Solo (Espos)--Guru tidak tetap (GTT) yang tergabung dalam Solidaritas Tenaga Pendidik Kependidikan Wiyata Bakti Surakarta (Soetopowibaksa) menuntut perlindungan hukum terhadap kejelasan hak dan kewajibannya dalam perundang-undangan maupun peraturan pemerintah.

Menurut Ketua Soetapowibaksa, Rushadjanto, berdasarkan pengamatannya hampir setiap tahun persoalan terkait dengan hak-hak GTT kerap muncul, dan hal ini menjadikan keprihatinan bagi GTT. Tanpa kejelasan status dan pemberian hak dari pemerintah, sambung dia, nasib mereka terkatung-katung.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Kenapa setiap tahun selalu ada persoalan tentang hak-hak GTT, jika pemerintah konsekwen dan tegas dalam menangani persoalan pembayaran insentif maupun pemenuhan hak-hak lainnya tidak akan terjadi,” jelas dia ketika dijumpai Espos di Solo, Jumat (11/6).

Dia mengatakan, sudah dua bulan pembayaran insentif dari pusat belum turun hal ini tidak hanya menjadi kegelisahan bagi GTT tetapi mempengaruhi kinerja kerja guru dalam proses belajar di kelas. Menurutnya, pemberian insentif pusat senilai Rp 200.000 per bulan tersebut menunjang kesejahteraan kehidupan sehari-hari.

“Bagaimana bisa dapat bekerja secara optimal jika hak kesejahteraan mereka tidak diperhatikan oleh pemerintah,” jelasnya.

Terkait penundaan pembayaran intensif lantaran pendataan data base penerima insentif, sambung dia, hal tersebut tidak akan terjadi apabila pemerintah kota maupun pusat melakukan pendataan secara matang. Dia mengatakan, setiap tahun data jumlah GTT berubah sehingga pemerintah sudah seharusnya memiliki sistem mekanis secara cermat.

“Prosedur dan peraturannya dinilai masih tertutup, kami pun tidak mengetahui apa kriteria penentuan intensif maupun mekanismenya,” jelas dia.

das