Sragen (Espos)–Gerakan Peduli Rakyat Sragen (GPRS) meminta Komisi IV DPRD Sragen segera melakukan dengar pendapat bersama kepala sekolah (Kasek) SMP dan SMA negeri di Sragen, terutama yang menyelenggarakan rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI). GPRS menyinyalir adanya praktik titipan dalam penerimaan siswa baru (PSB) di sejumlah sekolah negeri, termasuk RSBI.
Penegasan itu disampaikan Ketua GPRS Tri Hartono dalam surat protesnya yang dilayangkan kepada DPRD Sragen, Rabu (30/6). Upaya protes tersebut didasarkan pada banyaknya keluhan masyarakat saat PSB SMP/SMA. Menurut Tri, sebagian warga mengeluh kesulitan masuk SMP/SMA/SMK negeri. Apalagi setelah dibukanya RSBI, sambungnya, menunjukan biaya pendidikan yang mahal dengan kualitas yang belum teruji.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
trh
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
