Golnya Dana Aspirasi Rp 15 M simpang siur

JAKARTA — Perdebatan seputar dana aspirasi Rp 15 miliar berujung pada disetujuinya usulan tersebut di Badan Anggaran masih simang siur.

Anggota Komisi XI, Eva Kusuma Sundari, mengatakan, usulan yang kemudian dinamakan “Dana Percepatan Pembangunan Daerah” itu diputuskan pekan lalu dalam rapat Badan Anggaran di Wisma DPR, Kopo, Jawa Barat.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Saat Presiden SBY pidato, Banggar sedang rapat di Kopo. Sudah putus itu. Disetujui Rp 15 miliar,” kata Eva seperti dikutip dari Kompas.com, Selasa (15/6).

Alokasi dana tersebut akan dimasukkan dalam pos dana cadangan pada APBN 2011. “Masuk dana cadangan, kalau enggak dipakai enggak hilang. Totalnya sekitar Rp 8,4 triliun. Tapi harap dicatat, dana yang ke daerah Rp 344,6 triliun di APBN 2010,” ujarnya.

Penolakan politis

Keputusan ini cukup mengagetkan. Sebab, sebagian besar fraksi menolak usul yang digadang-gadang Fraksi Partai Golkar. Menurut Eva, keputusan itu diambil secara bulat. Suara penolakan hanya merupakan manuver politik.

“Beda statement di luar sama di dalam (Banggar). Diputuskan bulat kok. Akan masuk dalam nota keuangan yang akan dibacakan Presiden SBY,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Hasil ini akan dibawa dalam rapat paripurna penutupan masa sidang pada 17 Juni mendatang. Dikonfirmasi terpisah pagi tadi, Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, tak agenda pengambilan keputusan atas dana tersebut. “Paripurna kan tinggal penutupan masa sidang. Isinya hanya pidato. Enggak ada pengambilan keputusan. Itu semua masih Banggar,” kata Marzuki.

“Siapa bilang gol”

Sementara itu sua anggota Badan Anggaran DPR membantah keras bahwa dana aspirasi Rp 15 miliar yang selama ini diperdebatkan sudah disetujui dan tinggal dibawa ke rapat paripurna. Hal ini disampaikan oleh Desmond J Mahesa dari Fraksi Gerindra dan Taslim Chaniago dari Fraksi PAN di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/6/2010).

“Hal tersebut tidak benar karena secara politik belum ada pandangan fraksi-fraksi terhadap usulan Rp 15 miliar,” ungkap Desmond.

Dia menegaskan, masih ada poin yang belum disepakati bersama oleh fraksi-fraksi soal dana aspirasi sehingga tak mungkin disetujui atas nama Badan Anggaran di Wisma DPR, Kopo, Jawa Barat, seperti berita yang berembus. Bahkan, sebagian besar fraksi, seperti Gerindra, PAN, PKS, dan PDI-P, masih mempelajari usulan tersebut.

Taslim juga mengatakan bahwa kabar tersebut tak benar dan usulan masih akan dibahas. Pembahasannya pun akan mungkin dilakukan setelah Presiden menyampaikan nota pengantar keuangan pada tanggal 17 Agustus mendatang.

“Usulan tersebut masih perlu dikaji kembali. Jadi tidak benar ketika rapat di Kopo membahas dana aspirasi Rp 15 miliar tersebut karena yang dibahas RAPBN 2011, pertumbuhan ekonomi terhadap lifting minyak, asumsi inflasi dan nilai tukar rupiah, dan juga subsidi energi,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Badan Anggaran Harry Azhar Azis belum bisa dimintai konfirmasi menjelang rapat kerja Badan Anggaran dengan pemerintah terkait RAPBN 2011.  KCM