Golkar : UU atur koalisi ibarat mimpi siang bolong

Jakarta (Solopos.com) — Partai Demokrat mewacanakan pengaturan koalisi pendukung pemerintahan dalam suatu rumusan Undang-undang (UU). Namun Partai Golkar tidak menyetujui adanya wacana ini karena bertentangan dengan sistem pemerintahan di Indonesia.

“Yang pertama harus diingat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, tidak dikenal koalisi dan oposisi. Nah lantas kalau ada usulan semacam ini berarti nyeleneh kan. Ini ibarat mimpi di siang hari. Kami tidak sepakat,” tutur politisi Golkar Aziz Syamsudin dalam diskusi ‘Pilar Demokrasi’ di Kedai Tempo, Jl Utan Kayu, Jakarta Timur, Senin (7/3/2011) malam.

Promosi Kecerdasan Buatan Jadi Strategi BRI Humanisasi Layanan Perbankan Digital

Pria yang juga Wakil Ketua Komisi III ini mengatakan kehadiran suatu Undang-undang harus berpengaruh pada kepentingan masyarakat banyak. Menurut Aziz, tidak hanya partai politik saja yang akan terkena imbas dari calon undang-undang yang diwacanakan oleh Partai Demokrat ini.

“Perlu dipikirkan secara matanglah. Jangan sampai ini menjadi blunder, sehingga lagi-lagi presiden yang terkena imbasnya. Yang penting itu sesama anggota koalisi tidak saling mengebiri, itu saja,” terangnya.

Sebelumnya, Partai Demokrat mengusung wacana agar koalisi partai diatur dalam Undang-undang. Partai Demokrat mengaku tidak main-main dengan wacana ini. Hal ini demi menciptakan pemerintahan yang lebih stabil.

“Ini memang masih wacana tapi kami serius. Diperlukan suatu terobosan agar pemerintahan lebih stabil,” Wakil Sekjen Demokrat Saan Mustofa.

Mengenai latar belakang wacana ini, Saan tidak menampik hal ini didasari kondisi koalisi saat ini yang dinilainya jauh dari kata solid. Menurutnya hal ini merugikan rakyat karena pemerintahan tidak akan berjalan optimal.

“Agar hal-hal seperti akhir-akhir ini tidak terulang lagilah,” tegas Saan.

(dtc/try)