Golkar mulai ragukan keseriusan upaya perangi korupsi

Jakarta (Solopos.com) — Wakil Bendahara Umum dan Anggota Komisi III DPR RI Bidang Hukum dan HAM, Bambang Soesatyo, menyatakan pihaknya mulai meragukan keseriusan politik pemberantasan korupsi dan memerangi aksi para koruptor yang diimplementasikan saat ini.

“Kami menilai, kita praktis telah gagal meyakinkan rakyat mengenai politik pemberantasan korupsi yang diimplementasikan kabinet saat ini (yang didukung oleh koalisi beberapa partai, termasuk Golkar dan Demokrat),” katanya di Jakarta, Selasa (1/3/2011) malam.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Dia menunjuk gugurnya usul Hak Angket `Mafia Pajak` di DPR RI dalam sidang paripurna lalu, menjadi bukti nyata tak adanya kemauan politik yang keras memberantas modus korupsi paling masif oleh para mafia pajak itu.

“Dengan demikian, selain menandai kegagalannya memberantas korupsi, Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pun gagal mewujudkan prinsip-prinsip ‘good governance’,” tandasnya.

Lalu, lanjutnya, untuk memulihkan citra dan sekadar tontonan bagi rakyat, penegak hukum yang dikendalikan rezim ini hanya menangani kasus korupsi recehan. “Targetnya pun koruptor yang lemah secara politis,” ujarnya.

Bambang Soesatyo menyatakan penolakan mayoritas anggota DPR RI atas usul Hak Angket `Mafia Pajak` sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari posisi maupun peran pimpinan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II ini.

“Sebab, penolakan dalam Rapat Paripurna DPR RI Selasa (22/2/2011) lalu dimotori Fraksi Partai Demokrat (FPD) — atau partai utama koalisi pemerintah — yang jumlah kursinya paling banyak di Parlemen,” ungkapnya.

Sekadar mengingatkan, menurutnya, angket ini justru sebetulnya diinisiasi kali pertama oleh FPD. “Induk FPD itu adalah Partai Demokrat (PD), dan Ketua Dewan Pembina (Wanbin)-nya periode 2010-2015 kini Presiden RI. Karenanya, manuver politik FPD menggugurkan hak angket itu otomatis cermin kehendak politik PD termasuk Ketua Wanbin-nya,” tegasnya.

Karenanya, demikian Bambang Soesatyo, tekad politik Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemberantasan korupsi kini mulai layak diragukan, sebab sama sekali tidak meyakinkan. “Kemudian, teror FPD tentang `reshuffle` kepada semua anggota (partai) koalisi, justru memperlihatkan ketakutan FPD yang luar biasa jika usul angket itu lolos,” tandasnya.

Ditambahkan, sikap mendua dan ketakutan luar biasa FPD itulah yang dianggap aneh masyarakat kebanyakan. “Kalau FPD dan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono bersih, serta independen, mengapa harus takut membongkar jaringan mafia pajak di negara ini,” tanyanya.

Apalagi, menurutnya, membongkar jaringan mafia pajak saat ini merupakan momentum paling ideal bagi Susilo Bambang Yudhoyono untuk mewujudkan semangat good governance. “Citra bad governance pemerintahan sekarang akhirnya semakin kuat. Lihat saja pernilaian IMF bahwa korupsi semakin merajalela di Indonesia. Ini mendapatkan pembenarannya dengan ditolaknya usul Hak Angket `Mafia Pajak` tersebut,” kata Bambang.

(Ant/try)