Jakarta— Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (Ginsi) mendesak Menteri Negara BUMN segera mencopot Dirut PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II, RJ Lino karena pejabat itu tidak mampu mengelola BUMN ini dan mengakibatkan munculnya kerusuhan d kompleks pemakaman Mbah Priok beberapa waktu lalu.
“Kami mengusulkan kepada Bapak Menteri untuk meninjau kembali kepemimpinan (memecat, red) PT Pelindo II,” kata Ketua Ginsi, Amirudin Saud, Rabu (5/5) saat mengutip isi suratnya kepada Mustafa Abubakar.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Amirudin Saud mengatakan para anggota direksi BUMN termasuk Pelindo II seharusnya benar-benar merupakan orang yang berpengalaman. Dicontohkan, seorang pejabat Pelindo sebaiknya pernah menduduki berbagai jabatan mulai dari bawah misalnya penempatan di pelabuhan di Padang, Pontianak hingga Jakarta.
Dengan memiliki pengalaman yang beraneka ragam maka jika nantinya ditunjuk menjadi direktur utama maka sudah tidak diragukan lagi kemampuannya..
“Dengan memiliki dan menguasai aspek manajerial dari tingkatan paling bawah maka nantinya dia sudah menjadi manajer yang handal di salah satu pelabuhan yang secara operasional berada dibawah Pelindo II,” katanya.
Ginsi telah mengirim tembusan surat ini ke berbagai pihak mulai dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Perhubungan Freddy umberi Komisi V DPR hingga Komnas HAM.
Amirudin mengatakan pengangkatan RJ Lino menjadi Direktur Utama Pelindo II mengandung unsur KKN karena pengalamannya yang belum memadai. Kerusuhan di malam mbah Priok telah mengakibatkan tiga anggota Satpol PP tewas serta ratusan warga serta anggota Satpol PP terluka.
ant/rif
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
