Solopos.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengumpulkan ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik (parpol) ke Istana. Kini giliran parpol non-parlemen koalisi pemerintahan yang diundang Jokowi, Rabu (1/9/2021).
Pertemuan dilakukan setelah beberapa hari lalu Jokowi mengumpulkan petinggi parpol yang berada di parlemen.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Pertemuan tersebut diungkap oleh Plt. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Giring Ganesha. Menurutnya, turut hadir dalam pertemuan ini yakni ketum dan sekjen Partai Hanura, ketum dan sekjen PKPI, ketum dan sekjen Perindo, kemudian ketum dan sekjen Perindo. Pada kesempatan itu Giring ditemani oleh Plt. Sekjen DPP PSI, Dea Tunggaesti.
Baca Juga: HUT ke-73, Polwan Harus Seimbang sebagai Polisi dan Ibu Rumah Tangga
“Dalam penjelasannya, Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah capaian pemerintah terkait penanganan Covid-19. Yaitu, Indonesia tidak masuk 10 besar negara dengan kasus Covid tertinggi padahal secara jumlah penduduk terbesar ke 4 di dunia, tergolong 7 besar di dunia dalam program vaksinasi, dan pengendalian inflasi di kisaran 1,5 persen,” kata Giring dalam keterangannya, Rabu (1/9).
Giring dalam kesempatan tersebut mengapresiasi dan mendukung langkah-langkah pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19.
“Pemerintah telah mengambil langkah yang benar dalam menyeimbangkan aspek kesehatan dengan ekonomi. Kami mendukung kebijakan “gas dan rem” pemerintah agar kesehatan tercapai, pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Tidak mudah pasti. Tapi kita tidak perlu berkecil hati karena hal sulit ini dialami seluruh negara di dunia ini,” tuturnya.
Baca Juga: Tes Keperawanan Calon Kowad dan Istri Prajurit Dihapus, Ini Penjelasan TNI AD
Parpol Koalisi
Kemudian ia juga turut menyampaikan aspirasi dari para pengusaha, terutama pengusaha kecil, yang berharap kebijakan PPKM yang diambil pemerintah bisa membantu mendorong agar dunia usaha pulih dan bangkit kembali.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, Johnny G. Plate, membeberkan isi pertemuan antara petinggi partai politik koalisi pemerintah dengan Presiden Jokowi di Istana, Jakarta, Rabu (25/8/2021). Menurutnya ada lima topik yang menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut.
Johnny menyampaikan dalam pertemuan para petinggi parpol koalisi pemerintah, tujuh ketua umum dan tujuh sekjen parpol. Pertama, PDIP ada Megawati Soekarnoputri dengan Hasto Kristiyanto, kedua, Gerindra Prabowo Subianto dengan Ahmad Muzani, ketiga Nasdem Surya Paloh dengan Johnny, lalu Golkar Airlangga Hartarto dengan Lodewijk Paulus.
Baca Juga: Kasus Aktif Covid-19 Indonesia Turun 65,81 Persen dari Puncak 24 Juli 2021
Kemudian PKB Muhaimin Iskandar dengan Hassanuddin Wahid dan PPP Suharso Monoarfa dengan Arwani Thomafi. Dan PAN yang diwakili oleh Ketua Umum Zulkifli Hasan dan Eddy Soeparno sebagai sekjen.
Pembahasan pertama, kata Johnny, terkait perkembangan dan evaluasi pegangan Covid-19. Dalam soal ini pembahasan dimulai dari tantangan hingga bagaimana pencapaian dalam usaha mengakhiri pandemi.
Kedua, terkait dengan perekonomian nasional, pencapaian makro ekonomi nasional dan tantangan makro ekonomi nasional.
Baca Juga: Tingkatkan Literasi Masyarakat, Kelompok 295 KKN UNS Revitalisasi Perpustakaan Desa Pasekan Wonogiri
Ibu Kota Negara
“Melalui kerja keras keras di tahun 2021 terlihat tanda-tanda penanganan ekpnomi kita, yang kuartal 1 kontranski 0,7% kuartal 2 tumbuh 7,7%, harapannya pertumbuhan bisa dipertahankan di kuartal 3 dan kuartal 4,” tuturnya.
Topik bahasan yang ketiga yakni terkait dengan strategi ekonomi dan bisnis negara. Johnny mengatakan Jokowi dalam pertemuan tersebut meminta koalisi kompak mendukung kebijakan ekonomi berbasis produksi dan produktif.
Kemudian yang keempat, terkait dengan ketatanegaraan. Menurutnya, otonomi daerah dan sistem pemerintah sebagai dampak dari Covid-19 dibutuhkan kecepatan-kecepatan pengambilan keputusan, tantangan-tantangan dari kebijakan-kebijakan sistem pemerintahan dan otonomi daerah di masa pandemi.
Baca Juga: Cristiano Ronaldo Teken Kontrak di MU hingga 2023
“Kelima terkait ibu kota negara, kita menyadari kita masih dalam tahap pandemi Covid-19 tantangan ekonomi yang besar. Kita tetap perlu memikirkan ibu kota negara baru dengan memperhatikan ibu kota negara saat ini Jakarta dengan tantangan dan problematika yang sangat kompleks dan berbagai masukan,” tuturnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
