Gerombolan Pemuda Pertanyakan Pemanggilan Ketua KPK

Gerakan Rakyat untuk Keadilan Indonesia alias Gerak Indonesia mempertanyakan pemangilan Ketua KPK Firli Bahuri oleh Komnas HAM.

 Ilustrasi bayang-bayang di gedung KPK. (Antara-Hafidz Mubarak A)

SOLOPOS.COM - Ilustrasi bayang-bayang di gedung KPK. (Antara-Hafidz Mubarak A)

Solopos.com, JAKARTA — Gerombolan pemuda yang menamakan diri sebagai Gerakan Rakyat untuk Keadilan Indonesia alias Gerak Indonesia mempertanyakan langkah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri. Muara dari tindaklan Gerak Indonesia itu adalah mangkirnya Ketua KPK Firli Bahuri dari pemanggilan Komnas HAM tersebut.

Sebagaimana diberitakan aneka media massa, Ketua KPK Firli Bahuri dipanggil Komnas HAM untuk diperiksa terkait dugaan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan atau TWK. Kantor Berita Antara mengabarkan pula tentang Gerak Indonesia yang mempertanyakan langkah formal itu.

PromosiRekomendasi Merek Jeans Terbaik Pria & Wanita, Murah Banget!

“Timbul pertanyaan di mana letak substansi pelanggaran HAM yang dilaporkan Novel Baswedan Cs, Komnas HAM harus jelaskan,” kata koordinator aksi Gerak Indonesia Teddy saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Komnas HAM Jakarta sebagaimana dipublikasikan Antara, Rabu (9/6/2021).

Baca Juga: Cermati Surat Dubes Arab Saudi!

Menurutnya, apa yang dilakukan oleh pimpinan KPK merupakan amanat dari undang-undang. Pelaksanaan tes wawasan kebangsaan bukan sekonyong-konyong atas keinginan dari pimpinan KPK. Melainkan pelaksanaan tes wawasan kebangsaan dilaksanakan atas kerja sama dari berbagai institusi antara lain Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat, dan institusi lainnya.

Oleh karena itu, dia menyatakan pelaksanaan tes wawasan kebangsaan dapat dipastikan terang benderang dan tidak ada intervensi dari Pimpinan KPK. Dia mengatakan apa yang dilaksanakan pimpinan KPK merupakan amanat UU No. 19/2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta UU No. 5/2014 tentang ASN. “Seyogyanya Komnas HAM bekerja secara objektif bukan mengikuti opini yang diduga sengaja dikembangkan melalui sebuah laporan oleh Novel Baswedan Cs,” ujarnya.

Bahkan, menurutnya, sebaiknya Komnas HAM memeriksa Novel Baswedan yang diduga melakukan pelanggaran HAM dalam kasus penembakan sarang burung walet. “Sampai detik ini belum ada hasil investigasi maupun komentar dari Komnas HAM terkait kasus tersebut,” katanya.

Tak Tambah Kegaduhan

Dalam orasinya, Gerak Indonesia menyampaikan sejumlah sikap yakni mendesak Komnas HAM untuk lebih fokus dalam permasalahan HAM di antaranya pembantaian warga di Poso, Papua, dan lain-lain. Kemudian mendesak Komnas HAM tidak mudah terpengaruh mengenai opini 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan.

Gerak Indonesia juga menyakini tidak ada pelanggaran HAM dalam tes wawasan kebangsaan karena sudah sesuai prosedur dan amanat undang-undang. Selanjutnya mendesak Komnas HAM untuk tidak menambah kegaduhan dan memperkeruh keadaan yang sudah kondusif. Terakhir mendesak Komnas HAM memeriksa Novel Baswedan dalam dugaan kasus burung walet yang mengakibatkan rakyat sipil menjadi korban.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Tjahjo Kumolo juga sebelumnya mempertanyakan urgensi pemanggilan pimpinan KPK oleh Komnas HAM. Hal itu disampaikan Tjahjo saat Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR, Selasa (8/6/2021). Tjahjo mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara urusan kewarganegaraan dengan persoalan pelanggaran HAM.

Baca Juga: 4 Zodiak Ini Konon Hobi Begadang…

“Kami juga mendukung KPK misalnya yang tidak mau hadir di Komnas HAM. Apa urusan kewarganegaraan itu [dengan] urusan pelanggaran HAM,” kata Tjahjo seperti dikutip dari Youtube DPR, Selasa (8/6/2021).

Lebih lanjut, Tjahjo juga membandingkan tes wawasan kebangsaan (TWK) kepada pegawai KPK dengan penelitian khusus (Litsus) di era Orde Baru. “Di zaman saya Litsus tahun 1985 mau masuk anggota DPR itu, dulu kan fokus PKI, sekarang kan secara luas, secara kompleks. Dari sisi aturan saya kira Pak Syamsu [Wakil Ketua Komisi II Syamsurizal] pernah jadi panitia Litsus dulu dan sebagainya. Pak Cornelis [Anggota Komisi II Fraksi PDIP] bahwa sama plek aturannya,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan penanganan kasus yang sedang terjadi di KPK saat ini merupakan bagian untuk menjamin HAM di setiap lembaga negara. “Sebagai lembaga negara dalam bidang hak asasi manusia maka menjadi tugas kami memastikan bahwa setiap kebijakan atau aturan dan tindakan lembaga negara harus sesuai standar dan norma hak asasi manusia,” kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik.

KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos

Sumber: Antara

Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini". Klik link https://t.me/soloposdotcom kemudian join/bergabung. Pastikan Anda sudah menginstall aplikasi Telegram di ponsel.

Solopos.com Berita Terkini

Berita Terkait

Berita Lainnya

      Espos Plus

      Komunikasi dan Sinergi Kunci Menghadapi Ancaman Krisis Pangan

      + PLUS Komunikasi dan Sinergi Kunci Menghadapi Ancaman Krisis Pangan

      Sinergi yang kuat dan komunikasi efektif menjadi unsur penting dalam upaya mempercepat diseminasi informasi melalui kanal milik instansi pemerintah untuk menghadapi ancaman krisis pangan.

      Berita Terkini

      Komunikasi dan Sinergi Kunci Menghadapi Ancaman Krisis Pangan

      Sinergi yang kuat dan komunikasi efektif menjadi unsur penting dalam upaya mempercepat diseminasi informasi melalui kanal milik instansi pemerintah untuk menghadapi ancaman krisis pangan.

      Bohong Dilecehkan, Putri Istri Ferdy Sambo Ikut Pembunuhan Brigadir J?

      Apakah Putri Candrawathi, istri Ferdy Sambo, terlibat dalam pembunuhan Brigadir J?

      Ini Dia Daftar Pesawat Tempur Milik Indonesia, Gagah Banget!

      Tahukah Anda bahwa kekuatan militer di suatu negara dapat dilihat dari armada perangnya? Nah berikut ini Solopos.com sajikan daftar pesawat tempur milik Indonesia.

      Mahfud MD: Ferdy Sambo Bikin Jebakan Tutupi Pembunuhan Brigadir J

      Mhfud MD menyebut Ferdy Sambo membuat jebakan psikologis untuk menutupi pembunuhan Brigadir J.

      Sejarah Hari Ini: 14 Agustus 1941, Penandatanganan Piagam Atlantik

      Berbagai peristiwa bersejarah terjadi dari tahun ke tahun pada 14 Agustus.

      Mahasiswa ITNY Berjaya dalam Lomba Karya Puisi Tingkat Nasional

      Mahasiswa Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY), Deandra Marhaendra, menorehkan prestasi.

      6 Pengakuan Ferdy Sambo, Dalang Pembunuhan Brigadir J

      Ferdy Sambo mengaku sebagai aktor utama dalam pembunuhan ajudannya, Brigadir J.

      Ikutan Bohong, Pengacara Ferdy Sambo Terancam Pidana

      Pengacara keluarga Ferdy Sambo terancam dipidana jika terbukti ikut berbohong dan terlibat merekayasa skenario kematian Brigadir J.

      “Tamasya” ke Rengasdengklok Memurnikan Kemerdekaan Indonesia

      Rengasdengklok menjadi simpul penting proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 yang murni. Tanpa campur tangan atau fasilitas dari Jepang.

      Fakta Baru Pembunuhan Brigadir J: Dipanggil, Dijambak, Ditembak

      Fakta terbaru menyebutkan Brigadir J dijambak Ferdy Sambo sebelum akhirnya ditembak mati.

      Eks-Pengacara Bharada E Bongkar Kronologi Brigadir J Ditembak

      Inilah kronologi Brigadir J ditembak versi mantan pengacara Bharada E.

      Evaluasi Sistem Pendidikan Menunjukkan Pedagogi Digital Sangat Penting

      Pengalaman penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh karena pandemi Covid-19 menunjukkan Indonesia membutuhkan cetak biru pedagogi digital.

      Kasus Pelecehan Dihentikan Disambut Gembira Keluarga Brigadir J

      Menurut keluarga Brigadir J penghentian adalah langkah yang sangat tepat yang seharusnya dilakukan sejak awal.

      Paman Bunuh Keponakan di Ruang Kelas SD karena Dendam

      Rahmat nekat menghabisi nyawa keponakannya itu karena dendam.

      Cak Imin: Koalisi PKB dan Gerindra Merupakan Sejarah Baru

      Selama ini, PKB dan Partai Gerindra belum pernah berkoalisi dalam pemilu.

      Megawati Peroleh Penghargaan dari Presiden Kazakstan

      Penghargaan tersebut diserahkan Duta Besar Kazakstan untuk Indonesia Daniyar Sarekenov kepada Megawati di kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta.