Tutup Iklan
Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno seusai memberikan keterangan pers terkait putusan MK terkait sengketa Pilpres 2019 di kediaman Prabowo, Jakarta Selatan, Kamis (27/6/2019). (Antara-Sigid Kurniawan)

Solopos.com, JAKARTA — Sejumlah pihak mengingatkan kekalahan dalam kontestasi Pilpres 2019 bukanlah akhir dari segalanya. Partai Gerindra, PKS, PAN, dan Partai Demokrat, justru diharapkan bisa membangun tradisi oposisi yang berkualitas demi menjaga stabilitas politik bangsa, bukan bergabung koalisi pemerintahan.

Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiarti menyayangkan tradisi keluar-masuk oposisi dengan dalih kepentingan jangka pendek di kancah perpolitikan Tanah Air.

Menurutnya, antara koalisi pemerintah dan oposisi, idealnya terbangun sejak sebelum pemilu digelar dan konsisten bekerja hingga pemerintahan hasil pemilu tersebut berakhir. Selain itu, keduanya diikat dengan kesamaan ideologi dan program politik yang kompak.

"Sebenarnya, dalam konteks politik di Indonesia, upaya membenahi sistem untuk membangun koalisi politik jangka panjang sudah dilakukan melalui pemilu serentak. Tetapi hal ini buyar ketika presidential threshold diterapkan, ditambah lagi dalam peraturan hukum kita tidak ada ketentuan untuk mengikat koalisi secara jangka panjang," ungkapnya kepada Bisnis/JIBI, Senin (1/7/2019).

Putri menjelaskan bahwa di Indonesia, posisi oposisi dan koalisi memang tidak didasarkan pada perbedaan ideologi. Karena itu sangat sulit untuk melihat secara jelas irisan perbedaan perspektif dan kepentingannya dalam melihat sebuah masalah atau isu.

"Beda misalnya dengan AS atau negara-negara di Eropa yang garis ideologi partainya jelas. Hal ini yang jadi problem, sehingga sulit bagi kita untuk memprediksi perspektif sikap politik oposisi terhadap suatu isu, atau untuk memastikan bahwa sikap oposisi memang murni untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan politik semata," tambahnya.

Oleh sebab itu, Putri berharap, tradisi posisi oposisi yang baik seusai Pilpres 2019 akan semakin matang. Yakni, sebagai pengawas dan penyeimbang kelompok koalisi pemerintah.

Oposisi wajib mengawasi kerja pemerintahan secara seksama agar on the track, sesuai amanat konstitusi dan kepentingan rakyat, serta memberikan perspektif berbeda yang membangun untuk menyeimbangkan kebijakan-kebijakan pemerintah.

"Hal ini menjadikan pemerintah untuk selalu berhati-hati dalam membuat kebijakan, dan menjadikan pemerintah untuk terus bekerja sesuai aturan dan kepentingan publik," jelasnya.

Senada dengan Putri, analis politik Exposit Strategic Arif Susanto menyoroti perilaku partai oposisi selama kontestasi Pilpres 2019 lalu. Dia meminta parpol oposisi memperbaiki citra diri.

Menurut Arif, para parpol oposisi tersebut mesti menggeser orientasi mereka ketika mengkritik. Arif menyarankan oposisi agar lebih cermat dalam mengkritik, bukan menjatuhkan secara personal apalagi mendelegitimasi lembaga negara demi menyerang lawan politik.

"Kalau Anda mengkritik Jokowi kemudian Jokowi menjadi lebih lemah, itu paling yang dirugikan adalah Jokowi dan teman-temannya. Tapi kalau Anda menyatakan ketidakpercayaan terhadap KPU, Bawaslu, bahkan Mahkamah Konstitusi, lalu orang menjadi tidak percaya terhadap institusi negara, alternatifnya apa? Ya kekacauan," ujarnya.

Oleh sebab itu, menurut Arif, bila perilaku kritis tanpa landasan seperti itu masih terus berlangsung, masyarakat akan menganggap oposisi hanya sebagai "tukang nyinyir" semata.

Padahal, Arif memprediksi apabila kelompok oposisi ini lebih sabar dan sanggup membangun argumen kuat ketika mengkritisi, partai-partai ini bisa panen suara di Pemilu 2024. Terlebih, secara kuantitatif kelompok oposisi ini cukup kuat di mata masyarakat dengan perolehan suara mencapai 44,5 persen.

Avatar
Editor:
Adib M Asfar

Tulis Komentar Anda

Berita Terkait

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten