Ilustrasi bendera LGBT (Reuters)

Solopos.com, DEPOK -- DPRD Kota Depok mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) anti kelompok lebian, gay, biseksual dan Transgender (LGBT). Partai Gerindra rupanya menjadi partai yang paling getol memperjuangkan Raperda Anti LGBT itu di Depok.

Hal itu diungkapkan anggota Fraksi Partai Gerindra, Hamzah. Alasan Fraksi Partai Gerindra mengajukan Raperda anti LGBT intinya dari landasan filosofis, sosiologi, dan landasan Yuridis. Selain itu, juga Raperda ini diklaim merupakan aspirasi masyarakat Kota Depok.

"Kita ajukan Raperda anti LGBT untuk dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Dari semua Fraksi sudah setuju dan Raperda ini inisiatornya dari Fraksi Gerindra, " kata Hamzah ketika dikonfirmasi Suara. com, Minggu (21/7/2019).

"Usulan Raperda ini sudah lama diusulkan dan telah didukung oleh tujuh fraksi dan sudah seharusnya disahkan," lanjut Hamzah.

Hamzah menjelaskan dasar pengajuan Raperda ini berdasarkan landasan pertama filosofis, di mana negara ini berlandasan pada Pancasila sebagai ideologi negara dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusionalnya. Lalu, katanya, setiap perbuatan yang dinilai mencederai nilai luhur patut ditertibkan.

"Perilaku LGBT dinilai telah bertentangan dengan Pancasila sila pertama dan kedua, " nilainya Hamzah.

Kedua soal landasan sosiologis, ia mengatakan bahwa telah ditemukan secara fakta yang terjadi di Kota Depok terkait fenomena LGBT. Komisi Penanggulangan AIDS Kota Depok mencatat peningkatan jumlah laki-laki berhubungan seks sejenis tumbuh subur di Depok.

"Tercatat 2014 ada 4.932 gay dan bertambah, kini ada sekitar 5.791 gay," kata dia.

Bahkan lebih lanjut, Dinas Sosial Depok mengungkapkan ada 114 orang dari 222 orang yang mengindap HIV adalah para gay. Data itu, katanya, didapat dari organisasi dan Puskesmas yang bermitra dengan Dinsos Depok sepanjang Januari hingga Maret 2017 lalu.

"Dinas Kesehatan Kota Depok juga mencatat, penderita HIV atau AIDS di kota ini mencapai 168 orang periode September 2018. Jumlah itu didominasi penderita dengan prilaku seks menyimpang, yakni pria pecinta sesama jenis alias gay, " ungkapnya.

"Ini sudah lama diusulkan dan sudah hampir tujuh fraksi yang setuju dan kami dari Gerindra meminta segera disahkan," pungkasnya.

Terpisah, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) DPRD Kota Depok Sri Utami menjelaskan bahwa Raperda anti LGBT itu pihaknya belum pernah mendapat paparan Raperda itu. Bahkan, dia belum juga mendapat disposisi dari pimpinan DPRD untuk menindaklanjutinya usulan tersebut dan belum tahu isi drafnya.

"Itu usulan dari Fraksi Gerindra. Usulnya di paripurna lupa tanggal berapa. Tapi akhirnya semua fraksi menandatangani Raperda itu," ucap Sri Utami.

Dijelaskan dia, Raperda itu jika dilanjutkan harus mengikuti tahapan panjang, sesuai UU No 11/2012 yang dituangkan dalam Perda No 1/2018 tentang Tata Tertib. "Harus disusun naskah akademisnya. Diajukan di DPRD. DPRD menggelar paripurna, disana ada pandangan fraksi-fraksi. Jika setuju baru diteruskan ke Bapemperda untuk dibahas dan diusulkan masuk Propemperda," jelas Sri Utami.

"Kita perlu upaya penyelamatan generasi kita. Depok sendiri sebenarnya sudah ada Surat Edaran Wali Kota soal LGBT yang mengatur masalah ini. Bagusnya jika memang akan diusulkan jadi Perda perlu koordinasi dengan pemda, agar bisa saling melengkapi," pungkasnya.


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten