Solopos.com, BEIJING – Huawei Technologies Co telah mengirim satu juta ponsel pintar dengan sistem operasi yang dibuatnya sendiri dan dikenal dengan Hongmeng alias Oak untuk diuji coba menyusul daftar hitam yang disematkan Pemerintah Amerika Serikat terhadap produk asal China ini.
Dilansir Chinadaily, Rabu (12/6/2019), piranti lunak Huawei ini kompatibel dengan semua aplikasi android, bahkan fungsi-fungsi keamanan dibuat makin canggih sehingga perlindungan data pribadi terjamin aman.
Promosi Selamat Datang di Liga 1, Liga Seluruh Indonesia!
Pihak Huawei disebutkan akan merilis piranti lunak ini secepatnya atau paling lambat musim panas mandatang. Sistem operasi ini disebut mendukung semua perangkat seperti ponsel, komputer, desktop, tablet, televisi, dan alat-alat pintar yang bisa dipakai lainnya. Aplikasi ini telah terdaftar di beberapa negara seperti Kanada, Meksiko, Korea Selatan, Australia dan Eropa.
Info terakhir menyebutkan, Huawei telah melayangkan mosi kepada kebijakan Pemerintah AS. Dimana pihak Huawei menentang pemberlakuan Pasal 889 Undang Undang Keamanan Nasional (NDAA) 2019 Amerika Serikat yang merugikan.
Pihak Huawei juga mengajak kepada pemerintah Amerika Serikat untuk menghentikan sanksi yang dibebankan terhadap Huawei karena tidak berhubungan dengan keamanan siber.
“Pelarangan terhadap Huawei dengan alasan keamanan siber tidak menjadi jaminan bahwa jaringan telekomunikasi AS akan lebih aman. Upaya tersebut tidak tepat dan menggiring opini yang tidak tepat terkait tantangan keamanan siber bersama yang kita hadapi saat ini,” kata Chief Legal Officer Huawei, Song Liuping dalam keterangan resminya, Kamis (30/5/2019).
Lebih jauh lagi, Song menyebut politisi AS saat ini sedang menggunakan sumber daya satu negara untuk menghantam satu perusahaan. “Hal ini tidak normal, tidak pernah terjadi sebelumnya dalam catatan sejarah,” katanya.
“Pemerintah AS tak dapat menunjukkan bukti yang menunjukkan Huawei sebagai ancaman keamanan. Tidak ada senapan, tentu tidak akan muncul api. Benar-benar seperti tembakan penuh spekulasi,” kata Song.
Dalam mosi keberatannya, Huawei mengemukakan argumen bahwa Pasal 889 NDAA 2019 secara spesifik menyebut Huawei dan tidak hanya melarang Pemerintah AS untuk membeli perangkat dan jasa dari Huawei, tetapi juga melarang kerja sama dengan pihak ketiga yang menggunakan perangkat atau jasa Huawei, meskipun tidak ada dampak atau hubungannya dengan Pemerintah AS.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
