Gerah Dengan Perilaku Elite Parpol, Eks Anggota DPRD Solo Gelar Aksi Tunggal

Solopos.com, SOLO — Warga Solo yang juga mantan anggota DPRD Kota Solo, Hasan Mulachela, melakukan aksi tunggal di Plaza Manahan Solo, Selasa (9/7/2019) siang.

Hasan prihatin dengan fenomena adanya sejumlah tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas) dan partai politik (parpol) yang secara terang-terangan di depan publik meminta jatah kursi menteri (kabinet) kepada capres-cawapres terpilih.

Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya

Pantauan Solopos.com, Hasan yang mengenakan kopiah putih berjalan kaki membentangkan lembaran MMT. MMT tersebut bertuliskan sindiran kepada elite parpol dan ormas yang dianggapnya merongrong hak prerogatif presiden dalam menentukan jajaran kabinetnya.

“Di sisi lain mereka bilang kabinet adalah hak prerogatif presiden. Di sisi lain mereka secara terbuka meminta jatah kursi kabinet sekian, sekian. Mereka merongrong capres terpilih dengan mengklaim berhak atas jatah sekian menteri,” tutur dia.

Hasan menilai perilaku semacam itu sangat memalukan dan tidak punya etika politik. Alhasil masyarakat pun akhirnya jengah dengan pernyataan-pernyataan itu yang belakangan marak diberitakan media massa cetak dan elektronik.

“Fenomena di tingkat nasional ini tidak mendidik bangsa ini yang tengah berjuang sekuat tenaga untuk kembali bersatu setelah pertarungan Pemiu 2019. Mbokyao disampaikan secara pribadi dengan capres terpilih,” sambung dia.

Menurut Hasan, dukungan yang diberikan para elite politik dan ormas saat Pemilu 2019 telah disampaikan bahwa itu tanpa syarat. Artinya dukungan tersebut mestinya tidak mengharapkan imbalan berupa apa pun termasuk kursi menteri.

“Dulu bilang tanpa syarat tapi sekarang clometan seperti itu. Kan tidak lucu. Selama ini kan disampakan langsung dengan bertemu presiden terpilih. Amat sangat tidak etis disampaikan ke publik apalagi dengan sangat enteng,” urai dia.

Hasan mengapresiasi sikap PDIP dan Partai Golkar sebagai peraih kursi terbanyak di parlemen yang tidak melakukan hal yang sama. Dia berharap etika semacam itu tetap dipegang teguh para elite politik sebagai bagian edukasi politik bangsa.

“Di belahan dunia mana pun seusai Pemilu kabinet diambil atau dibantu oleh ormas dan tokoh politik. Lah kok sekarang vulgar minta jatah. Kalau nanti tidak sesuai permintaan tentu masyarakat akan berhitung dan mencatatnya,” imbuh dia.