Madiunpos.com, MADIUN — Ratusan pria dan wanita beragam usia duduk di bangku yang tertata rapi di aula Hotel Merdeka Kota Madiun, Kamis (16/5/2019) pagi. Mereka mengenakan baju warna putih dan celana hitam lengkap dengan sepatu pantofel.
Sebagian dari mereka sibuk mendengar ceramah yang disampaikan narasumber di podium depan. Sebagian lagi terlihat mengantuk dan berbicara dengan teman di dekatnya.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Di panggung utama terpasang spanduk bertuliskan “Pembekalan Calon Staf Lembaga Pusat Pengendali Pengangkatan dan Pembelanjaan Pegawai Negara (LP5N) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.
Logo lembaga ini yaitu ada padi setengah lingkaran dan kapas setengah lingkaran, di bagian atas ada lambang negara Indonesia dan bagian bawah ada bendera merah putih.
LP5N sebelumnya telah menjadi perbincangan publik hingga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan pernyataan mengenai lembaga tersebut.
Seperti yang diberitakan Solopos.com, Kamis (16/5/2019), Kemenpan RB menyatakan LP5N bukan lembaga resmi negara. Hal ini disampaikan Kemenpan karena banyak aduan masyarakat yang mempertanyakan kebenaran soal LP5N.
Salah satu peserta acara LP5N di Madiun, Ahmad, mengaku jauh-jauh datang dari Madura ke Madiun untuk menghadiri acara pelatihan yang diselenggarakan LP5N. Dia datang bersama dua temannya dengan naik bus dari Madura.
Pemuda yang baru lulus kuliah tahun 2018 itu datang untuk ikut ke pelatihan LP5N ini karena sebelumnya ditawari oleh seseorang. Ahmad ditawari bekerja menjadi staf di LP5N yang dikenalkan sebagai lembaga negara.
Tertarik atas tawaran itu, dia pun membulatkan tekad untuk menghadiri acara pelatihan itu dengan harapan bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.
“Saya saat ini bekerja jaga toko. Ada tawaran di lembaga ini, ya saya berminat. Sekalian mencari pengalaman kerja,” kata dia saat berbincang dengan Madiunpos.com.
Ahmad mengaku sebenarnya tidak mengetahui seluk beluk lembaga tersebut. Namun, dia menyampaikan pelatihan tersebut bukan untuk lowongan CPNS.
“Saya juga ga ditarik uang ini. Jadi pelatihan ini gratis. Tapi nanti ga tahu setelah ini bagaimana,” ujarnya.
Meski pelatihan yang diselenggarakan gratis, ia mengaku untuk transportasi dan akomodasi selama pelatihan tidak ditanggung panitia. Jadi, Ahmad beserta ratusan peserta lainnya harus mencari penginapan sendiri selama pelatihan berlangsung tanggal 16-21 Mei 2019.
Cerita lain disampaikan peserta lainnya, Khoirul, asal Demak, Jawa Tengah. Dia bersama rombongan dari Demak datang ke Madiun untuk memenuhi undangan pembekalan dari LP5N.
Khoirul mengaku sudah mengetahui LP5N ini bukan lembaga resmi negara. Pria 24 tahum itu mengetahuinya dari media online dan sosial media yang ramai membincangkan lembaga itu.
“Justru yang saya tenyakan kalau Kemenpan RB sudah menyatakan lembaga ini ilegal. Kenapa acara ini masih tetap terselenggara,” ujarnya.
Khoirul mengaku setengah hati datang ke acara tersebut setelah membaca informasi soal LP5N. Tetapi ia nekat datang untuk membuktikan sendiri.
Informasi yang diterima, kata Khoirul, usai mengikuti pembekalan ini, dirinya akan diangkat menjadi staf LP5N di daerah masing-masing. “Nanti di tempatkan di daerah masing-masing. Satu atap dengan BKD [Badan Kepegawaian Daerah],” jelasnya.
Dana NKRI
Kepala LP5N, RA Intan Maharani Banyak Wide, menegaskan LP5N merupakan lembaga negara independen non-struktural yang bertugas menangani manajemen kepegawaian di Indonesia. Dia menilai Kemenpan RB tidak memahami lembaganya.
“Kita ini bukan lembaga pemerintah, tapi kita ini lembaga negara. Kami ga bersinggungan dengan Kemenpan RB,” ujar dia kepada wartawan saat jumpa pers.
Intan menuturkan dalam pembekalan ini ada 300 orang dari berbagai daerah. Dia menegaskan seluruh peserta ini nantinya bukan jadi PNS, tetapi menjadi staf LP5N yang akan ditempatkan di seluruh Indonesia.
Dia mengklaim tidak menarik biaya sepeser pun dari peserta untuk kegiatan pembekalan itu. Tetapi untuk biaya transportasi dan akomodasi peserta memang ditanggung sendiri-sendiri.
Intan menjelaskan salah satu program yang akan dijalankan LP5N ini yaitu pengangkatan 250.000 pegawai honorer menjadi pegawai negara. Istilah pegawai negara merupakan istilah yang dipakai lembaga ini.
Untuk pegawai honorer yang akan diangkat menjadi pegawai negara itu akan digaji dan diberi tunjangan seperti pegawai negeri sipil (PNS).
Saat ditanya anggaran yang digunakan untuk membiayai program lembaga itu, ia menuturkan lembaganya mendapatkan dana NKRI yang dikelola Bank Dunia melalui sistem hibah langsung kepada LP5N.
Namun, saat ditanya lebih detail maksud dana NKRI yang dikelola Bank Dunia, Intan berkelit. Dia menegaskan pembiayaan program tidak akan mengambil dari APBN maupun APBD.
“Program ini semata-mata untuk peningkatan kesejahteraan rakyat bukan lainnya. Karena persoalan honorer inu paling krusial di bidang kepegawaian dan selama ini belum ada solusi penyelesaiannya,” jelas dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
