Solopos.com, MADIUN – Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Madiun menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 di Pendapa Ronggo Djoemeno Caruban, Kamis (29/2/2024).
Kepala Bapperida Kabupaten Madiun, Kurnia Aminulloh, menyampaikan penyusunan RPJPD 2025-2045 dan RKPD 2025 ini sangat penting. Hal ini karena dokumen yang disusun akan digunakan sebagai dasar untuk program pembangunan 20 tahun ke depan bagi pemerintah daerah.
Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian
Dia menyampaikan RPJPD 2025-2045 ini juga akan disesuaikan dengan program jangka panjang pemerintah pusat. Hal ini supaya program pembangunan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bisa saling berkaitan.
“Untuk RKPD 2025, tahapannya diawali dengan Musrenbang RKPD di desa, kemudian akan dibahas di Musrenbang kecamatan. Selanjutnya hasil musrenbang kecamatan kami bawa di forum perangkat daerah. Sepekan lalu kami sudah merampungkan seluruh tahapan hingga sinkronisasi di perangkat daerah,” jelas Kurnia.
Mengenai target pembangunan tahun 2025, lanjut Kurnia, pertama yakni pertumbuhan ekonomi sebanyak 5,35 persen yang meliputi peningkatan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan 1,95 persen. Sedangkan peningkatan PDRB sektor industri pengolahan 13,50 persen dan peningkatan PDRB sektor perdagangan 6,25 persen. Mengenai nilai realisasi investasi di Kabupaten Madiun mencapai Rp2,5 triliun.
Kedua, persentase penduduk miskin 9,89 persen meliputi PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Rp30.016.700 dan pengeluaran per kapita Rp12.182.00 per orang per jam.
Ketiga, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,49 meliputi indeks Pendidikan 0,637; indeks Kesehatan 0,808; dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) 4,51 persen.
Sedangkan yang keempat, Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) 83,50 meliputi nilai Sistem Akuntablitas Kinerja Instalasi Pemerintah (SAKIP) 80,04. Untuk Indeks Sistem Pemerintahan Berbasi Elektronik (SPBE). Indeks Pelayanan Publik (IPP) 4,69. Sedangkan indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) 83,00.
“Pada rancangan RKPD 2025, isu dan sasaran yang telah ditetapkan Pemda Madiun sebenarnya sudah linier. Namun, memang perlu penyelarasan indikator yang ditetapkan dengan pemerintah pusat,” jelas dia.
Sementara itu, Penjabat Bupati Madiun, Tontro Pahlawanto, menyampaikan rancangan rancangan awal RPJPD tersebut merupakan visi Kabupaten Madiun 20 tahun ke depan.
“Perencanaan merupakan sebuah literasi yang harus didesain dengan benar, apa yang kita nikmati adalah sebuah karya dari para pendahulu, dan apa yang yang kita lakukan hari ini akan menjadi pedoman bagi generasi yang akan datang,” jelas dia.
Tontro menyampaikan Kabupaten Madiun merupakan daerah pertama di Jawa Timur yang melaksanakan Musrenbang RPJPD 2025-2045.
Kepala Bappeda Jatim, Mohammad Yasin, menyampaikan dalam penyusunan RPJPD 2025-2045 Kabupaten Madiun perlu ada penyelarasan antara program pusat dan daerah, yakni Menuju Indonesia Emas 2045, Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Selain itu juga harus selaras dengan visi Jatim 2045, yaitu Jawa Timur Berdaya Saing Global, Makmur, Sejahtera, Berakhlak, dan Berkelanjutan.
Yasin menuturkan sejumlah sasaran pokok RPJPN dan RPJPD Jawa Timur, seperti pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Selanjutnya ada peningkatkan produktivitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) seiring kualitas hidup meningkat serta ketimpangan dan kesenjangan antarwilayah dapat diturunkan. (ADV)
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
