Aung San Suu Kyi (Cnn.com)

Solopos.com, YANGON – Kelompok pejuang hak asasi manusia (HAM) di Inggris, Amnesti Internasional, mencabut gelar kehormatan pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi. Pencabutan gelar tersebut dilakukan terkait dengan sikap Aung San Suu Kyi terhadap muslim Rohingya yang dianggap tidak sesuai.

"Saat ini kami cemas Aung San Suu Kyi tidak lagi mewakili simbol harapan, keberanian dan pembela HAM," kata Sekretaris Jenderal Amnesti Internasional, Kumi Naidoo, seperti dikutip dari CNN, Rabu (14/11/2018).

Amnesti Internasional menilai Aung San Suu Kyi gagal melindungi tindak pelanggaran HAM di negaranya. Kumi Naidoo menilai Aung San Suu Kyi melakukan pengkhianatan terhadap nilai-nilai luhur yang pernah dibelanya. Dia seolah menurup mata melihat perlakuan militer -masa-depan-anak-anak-rohingya-suram">Myanmar terhadap warga Rohingya.

Aung San Suu Kyi tercatat pernah mendapatkan penghargaan Duta Besar Hati Nurani dari Amnesti Internasional pada 2009. Selain Amnesti Internasional, ada sejumlah lembaga lain mencabut penghargaan yang pernah diberikan kepada Aung San Suu Kyi. Semua itu dilakukan karena Aung San Suu Kyi dianggap gagal menangani krisis Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar.

Pencopotan gelar kehormatan Aung San Suu Kyi yang dilakukan Amnesti Internasional dianggap tidak adil. Bahkan, sejumlah warga -masa-depan-anak-anak-rohingya-suram">Rohingya menyebut tindakan itu terlalu kekanak-kanakan. Seperti diketahui, krisis Rohingya terjadi saat pasukan militer Myanmar menyerbu wilayah Rakhine pada Agustus 2017 lalu.

Akibat serangan tersebut, sekitar 700.000 warga Rohingya mengungsi ke -orang-rohingya-segera-pulang-ke-myanmar">Bangladesh. Mereka memilih bertahan hidup di pengungsian Bangladesh guna menyelamatkan diri dari pembantaian yang dilakukan militer Myanmar. Persatuan Bangsa-Bangsa menilai tindakan tersebut merupakan upaya pembersihan etnis. Namun, laporan tersebut dibantah oleh pihak Myanmar.

Kini, pemerintah Myanmar tengah berupaya melakukan repatriasi atau pemulangan warga Rohingya. Namun, PBB menilai kondisi Myanmar belum benar-benar aman untuk warga Rohingya.

Tulis Komentar Anda

Berita Terkait

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten