SOLOPOS.COM - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy saat bertegur sapa dengan puluhan murid MIM Tanjungsari Gunungkidul, Minggu (9/4/2017). (David Kurniawan/JIBI/Harian Jogja)

Mendikbud akhirnya dipanggil Presiden terkait kebijakan 5 hari sekolah yang kini jadi pro dan kontra.

Solopos.com, JAKARTA — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi). Muhadjir membenarkan dia dipanggil Presiden ke Kantor Kepresidenan terkait pemberlakukan kebijakan 5 hari sekolah atau sekolah seharian penuh (full day) bagi siswa.

Promosi Wealth Management BRI Prioritas Raih Penghargaan Asia Trailblazer Awards 2024

Sejak wacana ini diluncurkan, berkembang polemik di masyarakat umum dan penyelenggara pendidikan. “Ya harus dong, khan saya pembantu [Presiden],” kata Effendi, ketika menjawab pertanyaan wartawan di kompleks Kantor Kepresidenan, di Jakarta, Rabu (14/6/2017).

Ekspedisi Mudik 2024

Menurutnya, akan ada perubahan dan belum ada petunjuk teknis. “Staf-staf dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Agama juga sudah berkoordinasi untuk mengatur petunjuk teknisnya,” kata dia.

Dia bilang, sekolah sehari penuh–delapan jam sehari dan lima hari sepekan–terkait juga beban kerja guru. “Sebagai ASN itu ada Inpres-nya bahwa kerja PNS itu lima hari, ada Perpres,” katanya. Baca juga: Sah! Sekolah Masuk 5 Hari Per 2017/2018.

Secara terpisah, Menteri Agama, Lukman Saifuddin, seusai membayar zakat di Istana Negara, mengaku telah banyak berdiskusi dengan Mendikbud untuk meminta penjelasan yang lebih komprehensif, lebih menyeluruh, yang lebih utuh terkait rencana kebijakan sekolah seharian penuh itu.

“Agar tidak disalahpahami masyarakat, khususnya kalangan pondok pesantren, madrasah, diniyah yang menganggap kebijakan ini akan merugikan mereka. Jadi perlu ada sosialisasi lebih masif kalau memang kebijakan ini dilaksanakan,” kata Saifuddin. Baca juga: Kebijakan 5 Hari Sekolah Mulai Juli 2017, Madrasah Diniyyah Terancam Mati.

Dia mengatakan, selaku Menteri Agama, dia berkepentingan agar keberadaan madrasah diniyah jangan sampai terkena dampak negatif dari kebijakan baru ini. Dia meminta sosialisasi lebih masif dengan cara mengundang para pemangku kepentingan, organisasi profesi guru, hingga organisasi massa keagamaan yang mengelola madrasah diniyah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya