Geger Dana di ACT, Manajemen Pangkas Gaji Pimpinan

Aksi Cepat Tanggap (ACT) mengaku telah memangkas besaran gaji serta operasional bagi para petingginya.

 Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar (kanan) dalam konferensi pers di Kantor ACT Jakarta, Senin (4/7/2022). (ANTARA/Asep Firmansyah)

SOLOPOS.COM - Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar (kanan) dalam konferensi pers di Kantor ACT Jakarta, Senin (4/7/2022). (ANTARA/Asep Firmansyah)

Solopos.com, JAKARTA — Organisasi filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) mengaku telah memangkas besaran gaji serta operasional bagi para petingginya dalam upaya pembenahan dan restrukturisasi organisasi sejak Januari 2022.

Sebelumnya dalam laporan investigasi Tempo, ditemukan dugaan penyelewengan dana umat yang dilakukan oleh ACT.

PromosiRekomendasi Merek Jeans Terbaik Pria & Wanita, Murah Banget!

Besaran gaji pimpinan ACT menjadi salah satu tajuk yang membuat masyarakat mempertanyakan kredibilitas organisasi tersebut.

“Sejak 11 Januari 2022, tercipta kesadaran kolektif untuk memperbaiki kondisi lembaga dengan masukan dari seluruh cabang. Kami melakukan evaluasi secara mendasar,” ujar Presiden ACT Ibnu Khajar dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (4/7/2022).

Baca Juga: Pemprov DKI Evaluasi Kerja Sama dengan ACT, Bakal Diputus?

Dalam laporan itu menyebutkan bahwa Ketua Dewan Pembina ACT disebut-sebut menerima gaji sekitar Rp250 juta per bulan.

Sedangkan pejabat di bawahnya seperti Senior Vice Presiden menerima sekitar Rp150 juta, Vice Presiden Rp80 juta, direktur eksekutif Rp50 juta, dan direktur Rp30 juta per bulannya.

Ibnu menampik besaran gaji pimpinan ACT tersebut dan tak tahu-menahu mengenai besaran yang diungkap media itu.

Baca Juga: Digugat Hukum, Ini Sejumlah Kasus Investasi Yusuf Mansur

Tapi, ia enggan membuka berapa besaran asli yang diterima para petinggi ACT.

Namun, kata dia, terjadi pemotongan gaji bagi para petinggi mulai 50-70 persen dari besaran gaji sebelumnya sejak pergantian pimpinan pada 11 Januari 2022.

Sementara perihal penggunaan dana umat untuk operasional ACT, Ibnu mengklaim organisasinya mencomot 13,7 persen dari dana yang berhasil dihimpun.

Baca Juga: Dicap Halu, Yusuf Mansur: Saya Sedang Mengajari Bangsa Ini Bermimpi

Karena, kata dia, berdasarkan syariat lembaga zakat memperbolehkan mengambil seperdelapan atau 12,5 persennya untuk operasional.

“Lantas mengapa mengambil 13,7 persen? Karena yang kami kelola bukan lembaga zakat, apalagi yang dikelola adalah dari donasi umum ada dari masyarakat, CSR, sedekah dan ada kerja sama dengan amal zakat,” kata dia.

Menurut dia, tingginya alokasi dana operasional itu untuk menutupi distribusi program. Sebab, ACT memiliki 78 cabang dan perwakilan di lebih dari 47 negara.

Baca Juga: Yusuf Mansur Jual Rumah, Orang Dekat: Ustaz Tidak Bangkrut!

Kendati demikian, ia mencoba meyakinkan masyarakat bahwa ACT telah berbenah yang ditandai pergantian pimpinan.

“Pasca-pergantian pimpinan maka saya mewakili ACT menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Kami tidak menutup mata ada permasalahan di dalam lembaga,” kata dia.

Sumber: antara

Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini". Klik link https://t.me/soloposdotcom kemudian join/bergabung. Pastikan Anda sudah menginstall aplikasi Telegram di ponsel.

Solopos.com Berita Terkini

Berita Terkait

Berita Lainnya

      Espos Plus

      Gempa Bumi di Laut Jawa Simpan Banyak Misteri yang Belum Terungkap

      + PLUS Gempa Bumi di Laut Jawa Simpan Banyak Misteri yang Belum Terungkap

      Gempa bumi dalam dan menengah yang biasa terjadi di Laut Jawa menyimpan banyak misteri yang belum terungkap dengan detail. Banyak teori yang membahas tentang fenomena gempa bumi dalam dan menengah.

      Berita Terkini

      Semangat Mahasiswa Baru UKSW Salatiga Ikuti Masa Orientasi

      Mengangkat tema Fostering Your Imagination and Adaptability, OMB dibuka dengan rangkaian opening ceremony yang digelar di Lapangan Sepak Bola UKSW serta dihadiri pimpinan universitas dan fakultas.

      Dikunjungi Dewan Pers, PPP: 14 Pasal RKUHP Wajib Dibahas DPR

      Anggota Fraksi PPP itu menilai 14 pasal yang direformulasi oleh Dewan Pers itu wajib dibahas di rapat DPR.

      Operator Truk Meninggal Akibat Tertimpa Kontainer

      Korban Imam Kastiawan berada di dalam truk saat sebuah kontainer tiba-tiba jatuh menimpa.

      Ditolak LPSK, Putri Sambo Ternyata Minta Dilindungi dari Pemberitaan

      Salah pengajuan yang diminta oleh Putri Candrawathi adalah agar dilindungi dari berita atau wartawan.

      Pascaisu Ferdy Sambo Bos Judi, Ratusan Penjudi Digulung Polisi

      Sejak sepekan terakhir ratusan penjudi di berbagai tempat dibekuk aparat.

      Gempa Dangkal Guncang Sulawesi Tenggara dan Sumatra Barat

      Dua gempa terjadi masing-masing di Sulawesi Tenggara dan Sumatra Barat, Senin (15/8/2022).

      KIB Bertekad Membuat Masyarakat Indonesia Sejahtera, Begini Strateginya

      Untuk menjadikan masyarakat Indonesia sejahtera, kaya sebelum menua, KIB memiliki sejumlah strategi.

      KIB Sepakati Visi Misi, Tawarkan Keberlanjutan Kebijakan Jokowi

      Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) menyepakati visi dan misi dalam pembicaraan di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (14/8/2022).

      Beberapa Pasal RKUHP Mengancam Iklim Usaha dan Investasi

      Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang kini belum selesai dibahas DPR bersama pemerintah mengandung pasal-pasal yang mencampuri urusan sektor privat dunia usaha.

      Timsus Diserang, Staf Ahli Kapolri: Ada Faksi-Faksi di Kepolisian

      Menurut Muradi, serangan balik terhadap Tim Khusus pengusut Ferdy Sambo dikarenakan adanya faksi-faksi atau kelompok-kelompok di tubuh Polri.

      IPW Sebut Timsus Kapolri Diserang Balik Kelompok Ferdy Sambo

      Tim Khusus yang dipimpin Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono tersebut saat ini mendapat serangan balik dari kelompok Ferdy Sambo yang tidak ingin praktik lancung mereka terbongkar.

      Ditangkap! Ini Tampang Pemerkosa Remaja SMP "Budak Seks" Pati

      Tersangka kasus pemerkosaan dan penyekapan yang menjadikan remaja SMP di Pati sebagai budak seks akhirnya ditangkap.

      Kunjungi SMPN 7 Solo, Ini yang Dipelajari MKKS SMP Musi Banyuasin

      SMP Negeri 7 Solo menjadi tujuan studi banding Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan, Jumat (12/8/2022).

      Bharada E Resmi Justice Collaborator, Dapat Perlindungan Penuh LPSK

      LPSK mengabulkan permohonan justice collaborator yang diajukan Bharada E dalam kasus pembunuhan Brigadir J.

      Bos PT Duta Palma Surya Darmadi Ditahan

      Penyidik Kejagung langsung menahan bos PT Duta Palma, Surya Darmadi, terkait kasus korupsi penguasaan lahan sawit dan pencucian uang.