GEDUNG BARU DPR : 7 Proyek DPR Diprediksi Telan Rp1,5 Miliar

Gedung baru DPR sudah menjadi wacana sejak era Presiden SBY. Kini, rencana proyek DPR kembali menguat.

Solopos.com, JAKARTA — Pembangunan tujuh proyek pengembangan dan pembangunan gedung di Kompleks Parlemen (DPR) diperkirakan menelan biaya Rp1,5 triliun. Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Roem Kono mengatakan biaya Rp1,5 triliun tersebut sesuai dengan tafsiran kasar pembangunan tujuh gedung baru yang diinisiasi oleh DPR.

Promosi Program Pemberdayaan BRI Bikin Peternakan Ayam di Surabaya Ini Berkembang

“Tapi angka pastinya, tergantung pembahasan dengan pemerintah,” katanya di Kompleks Gedung Parlemen, Kamis (20/8/2015).

Jika disetujui, paparnya, dana tersebut akan dikucurkan secara bertahap dengan sumber dana utama APBN. “Sesuai hitungan, kami akan memasukkan dalam dua kali tahun anggaran APBN,” kata Roem yang tergabung dalam Fraksi Partai Golkar.

Munculnya besaran dana tersebut juga diungkap oleh Kepala Biro Humas dan Pemberitaan DPR Djaka Dwi Wiratno. Namun besaran dana yang diungkap Djaka sedikit lebih besar jika dibandingkan dengan perkiraan Roem. “Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah mengeluarkan angka Rp1,6 triliun,” katanya.

Menurutnya, dana itu akan digunakan untuk membangun museum dan perpustakaan, alun-alun demokrasi, penambahan dan perluasan akses bagi tamu ke Gedung DPR, dan visitor center. “Selain itu, ada pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota.”

Kendati demikian, Ketua Tim Implementasi Reformasi Parlemen yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, mengaku belum mendengar besaran tersebut. Seperti diketahui, pembahasan awal anggaran tujuh proyek tersebut tidak melibatkan anggota dan pimpinan DPR. “Pembahasan anggaran dilakukan oleh sekretariat DPR,” kata Fahri.

Saat ini, rencana pembangunan tujuh gedung DPR masih dalam tahap pembahasan di internal DPR. Taufik Kurniawan, Wakil Ketua DPR lainnya, memastikan pembahasan tujuh proyek itu masih dalam tahap pembahasan di internal fraksi. “Setelah itu pandangannya disampaikan dalam paripurna. Jadi, pembahasan belum sampai kepada bujeting anggaran,” katanya.

Selanjutnya, papar Taufik, pandangan itu akan disampaikan kepada pemerintah untuk mendapatkan pesetujuan. “kalau pembicaraan sudah masuk dalam tahap ini, pemerintah akan menyampaikan pandangannya. Ini juga termasuk ketersediaan anggaran serta kondisi keuangan negara,” katanya.

Selain itu, Taufik juga memastikan terkait belum adanya kesepakatan pembangunan dari pemerintah. “Saat ini kan baru pandangan fraksi. Sama sekali belum masuk ranah teknis. Jadi detilnya akan dibahas nanti.”

Soal tujuh proyek pembangunan dan pengembangan gedung DPR, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, berpendapat bahwa DPR masih terperangkap dengan pola pikir yang mementingkan penampilan fisik ketimbang kerja seungguhnya.

“Seolah-olah kebanggaan sebagai bangsa akan muncul melalui fasilitas mewah, walaupun DPR tak menghasilkan apa-apa di dalamnya. Contohnya, banyak pembahasan RUU mangkrak selama bertahun-tahun,” katanya.

Dengan demikian, pembangunan itu sama sekali tidak merepresentasikan kerja Tim Reformasi Parlemen yang diketuai oleh Fahri. “Tapi kenapa ngotot? Ya, bukan tidak mungkin sudah ada komitmen-komitmen dengan pihak lain dengan pihak DPR, yang tak bisa diundur-undur lagi karena sudah melibatkan transaksi.”

Seperti diketahui, renovasi tersebut pernah diusulkan saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat. Saat itu renovasi Kompleks Gedung Parlemen diinisiasi anggota DPR yang dipimpin oleh Marzuki Alie.