JAKARTA – Rencana Gubernur Jakarta Jokowi lebih memilih mengambil kebijakan pembatasan jumlah kendaraan dan pengembangan transportasi massal yang lebih baik dinilai sudah tepat.
Muslich Zainal Asikin, Ketua II Masyarakat Transportasi Indonesia, menilai keputusan Jokowi untuk menyelesaikan masalah kemacetan melalui penerapan kebijakan dan bukan dengan pembangunan infrastruktur adalah langkah tepat.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Pembangunan infrastrukur bukanlah langkah yang tepat. Pembatasan jumlah kendaraan yang harus dilakukan,” ujarnya, Kamis (15/11).
Menurutnya, pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor tidak dapat diselesaikan dengan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan flyover karena hal ini hanya memindahkan kemacetan ke titik lain.
Jokowi merencanakan mengambil beberapa kebijakan seperti penggunaan sistem three in one, genap ganjil, dan pembatasan usia kendaraan yang saat ini masih diukur tingkat efektivitasnya dalam penerapan di lapangan nantinya.
Selain itu, beberapa kebijakan lainnya lebih mengarah kepada pembatasan jumlah kendaraan yakni penaikan biaya parkir dan pajak mobil.
“Kebijakan penaikan biaya parkir kendaraan dan pajak mobil ini juga efektif meredam penambahan kendaraan di Ibukota,” katanya.
Selain itu, Jokowi juga akan mengembangkan sistem transportasi massal yang lebih baik seperti MRT, monorel, dan peremajaan bus kota.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
