Jokowi-Ahok
JAKARTA–Pimpinan DPRD DKI Senin (19/11/2012) bertemu Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, ada enam hal yang dibahas dengan Jokowi dan Ahok. Ke enam hal tersebut dirasa masih membutuhkan penjelasan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, sebelum menyelesaikan KUAPPAS 2013.
Promosi Selamat! 3 Agen BRILink Berprestasi Ini Dapat Hadiah Mobil dari BRI
Wakil ketua DPRD DKI, Triwisaksana menegaskan enam hal yang diminta penjelasannya adalah peremajaan bus sedang di Jakarta sebanyak 1000 bus, penambahan bus trans Jakarta, jalan layang untuk bus way koridor 13 Ciledung-Blok M, penataan kampong deret dan susun, Kartu Jamkesda, bantuan operasional pendidikan.
Untuk mengatasi kurang sinkronya pemahaman DPRD dengan Pemerintah maka akan diadakan rapat koordinasi antara Badan Anggaran, Gubernur, tim anggaran, dan Pemda secara tentatif.
“Mudah-mudahan rabu besok selesai sehingga bisa secepatnya di tanda tangani nota kesepakatan antara Gubernur dan pimpinan dewan minggu ini atau minggu depan, biar bisa di susun RAPBD seluruh muatan anggaran dengan seluruh program yang ada,” jelasnya seusai bertemu dengan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Senin (19/11/2012).
Di samping itu Triwisaksana menjelaskan persoalan pembangunan jalan layang busway ciledug-blok m menjadi perhatian DPRD.
“Anggaran Rp1,4 triliun dengan target 13 koridor dianggap tidak perlu penambahan koridor. Intinya adalah penataan tata ulang bus regular, skema direct service Metromini-Kopaja menjadi Trans Jakarta.”
Selain itu, terkait penambahan armada Transjakarta, berdasarkaan masukan dari Organda dan DTKJ, sebaiknya, pengadaannya diserahkan kepada operator dengan tetap mendahulukan standar dan fasilitas kemudahan yang diberikan pemprov DKI. Hal itu dinilai sejalan dengan semangat efisiensi anggaraan yang dicanangkan pemprov DKI.
“Pemda bisa menghemat, ini juga sesuai dengan semangat penghemataan yang digalakan pemprov, lagipula, anggarannya bisa dialihkan untuk menunjang program lain,” katanya.
Terkait pertemuan tersebut Jokowi menanggapi bahwa pertemuan seperti ini harus perlu di lakukan agar koordinasi dan keterbukaan bisa ada.
“Saya mengapresiasi pihak DPRD dengan pertemuan tadi biar kerjasamanya bisa berjalan lancar dan tidak terjadi salah pengertian kelak,” tegasnya di Balai Kota, Senin.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
