Tutup Iklan
Gayeng Ekspor Benih Lobster, Perang di Twitter sampai Ombudsman Turun Tangan
Benih lobster (Antara/Umarul Faruq)

Solopos.com, SOLO -- Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Eddy Prabowo yang membuka keran ekspor benih lobster menjadi obrolan gayeng di media sosial, Senin (6/7/2020).

Mulai dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mantan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, hingga Partai Gerindra ikut meramaikan tema ini. Seperti diketahui, pada masa Susi Pudjiastuti ekspor benih lobster dilarang.

Alasannya, ekspor akan membuat pengusaha dan nelayan beramai-ramai memanen benih lobster untuk dijual ke luar negeri. Susi berpandangan akan lebih baik membesarkan lobster di Tanah Air baru mengekspornya agar punya harga lebih tinggi.

Rekomendasi Saham 7 Juli, Ada Saham Sektor Pertambangan dan Perdagangan

Di masa Eddy Prabowo, ekspor benih lobster dipersilakan. Bahkan sang menteri sudah memberi izin kepada 26 perusahaan. “Kami tidak membatasi, siapa yang mendaftar kami terima, dan verifikasi. kita sudah terima 31, diumumkan baru 26,” kata Eddy, Senin (6/7/2020), seperti dikutip Bisnis.com.

Susi Pudjiastuti lewat akun Twitternya memposting berita soal pengakuan Eddy Prabowo yang memberikan izin kepada 26 perusahaan untuk ekspor benih lobster.

Dari 26 perusahaan itu ada yang pemiliknya adalah kader Partai Gerindra. Kemudian, postingan Susi Pudjiastuti itu ditimpali salah satu akun @pentiltiga. Akun tersebut mencatut akun Partai Gerindra @Gerindra.

Guncangan Gempa M 6,1 di Jepara Terasa hingga Bali dan NTB

Perdebatan Soal Konflik Kepentingan Izin Ekspor

Perdebatan antara @pentiltiga dan @Gerindra kian gayeng kala membahas soal konflik kepentingan dalam pemberian izin kepada eksportir yang notabene adalah kader Partai Gerindra.

Perang di ranah medsos membahas izin ekspor benih lobster pun tak terelakkan, bahkan sampai menyeret akun resmi Susi Pudjiastuti. Sebelumnya, Partai Gerindra pernah membela Menteri Eddy karena dikritik oleh Susi yang mengizinkan ekspor benih lobster.

Di kesempatan lain, Fahri Hamzah mengaku mendukung kebijakan Menteri Eddy. Rupanya, Fahri bukan orang lama di bisnis budi daya lobster.

Terkendala Hujan, Begini Sulitnya Evakuasi Pendaki Meninggal di Gunung Lawu

Melalui akun Twitter miliknya, Fahri Hamzah mengunggah video yang memamerkan bisnis budi daya udang yang tengah dijalankannya. Menurut Fahri, dirinya tahu betul kondisi bisnis ini.

Lobster itu produksi [netas] rutin. Minyak dan mineral perlu jutaan thn. Kok ga dilarang? Tambang bisnisnya orang kaya. Lobster bisnisnya nelayan miskisn. Kok rakyat dilarang? Laut itu luas, 3 kali daratan. Punah itu fiksi yg tidak adil bagi nelayan,” tulis Fahri.

Sementara itu, dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Senin, Eddy menyebutkan laut Indonesia sangat luas. Untuk itu pihaknya membuka kesempatan seluas-luasnya dilakukan optimalisasi untuk kesejahteraan masyarakat dan kepentingan nasional, termasuk dengan memberi izin ekspor benih lobster.

Berstandar Internasional, Ini Tarif Sewa Lapangan Pusporenggo Boyolali

Menurutnya, tidak ada perlakukan khusus bagi para penerima izin. Dari 26 perusahaan yang menerima izin, sejumlah perusahaan tercatat terafilisasi dengan Partai Gerindra tempat Eddy berasal.

Eddy juga mengklaim tidak akan terjadi kerusakan lingkungan akibat izin yang diterbitkan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pihaknya, terdapat 26 miliar lobster bertelur di Indonesia. Setiap indukan juga disebutkan dapat bertelur sebanyak 1 juta.

“Maka dengan 500 juta saja [kuota eskpor] yang diizinkan, saya yakin tidak akan mengganggu,” katanya.

Hunian Istimewa Dekat Solo Ini Beri Promo Menarik, Buruan Cek!

Dua Lembaga Siap Mengawasi

Akhirnya, kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka kembali keran ekspor benih lobster ini mendapat sorotan dari Ombudsman RI dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kedua lembaga itu bakal melakukan pengawasan terhadap kebijakaan tersebut.

Komisioner Ombudsman RI Alamsyah Saragih mengatakan lembaganya akan mendalami beberapa hal terkait kebijakan izin ekspor ini.

Siap-Siap! Kamis 9 Juli Ada Pemadaman Listrik PLN Surakarta, Ini Wilayah Yang Kena

"Selain mengarah adanya dugaan potensi maladministrasi, perlu didalami juga ihwal konstitusi ekonominya," kata Alamsyah, Senin (6/7/2020).

Komisioner KPPU Chandra Setiawan mengatakan idealnya suatu aktivitas perdagangan komoditas ekspor harus bersifat terbuka tanpa adanya diskriminatif untuk pihak-pihak tertentu.

"Sekarang, kami tunggu laporan pihak terkait yang merasa dirugikan," kata Chandra. Apakah drama izin ekspor benih lobster masih akan berlanjut?

Sumber: Bisnis.com


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya




Kolom

Pasang Baliho