Solopos.com, SRAGEN — Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati, mengikuti kebijakan konversi gas elpiji 3 kg ke kompor listrik atau kompor induksi. Bupati juga siap melaksanakan instruksi Presiden tentang pergantian mobil dinas pemerintah daerah dengan mobil listrik, tetapi menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
Hal itu diungkapkan Yuni, sapaan Bupati, saat berbincang dengan wartawan di Gedung DPRD Sragen, Senin (19/9/2022). Ia mengatakan soal kebijakan konversi gas melon 3 kg ke kompor listrik ditunggu saja.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Sementara itu Manager Unit Layanan Pelanggan PLN Sragen, Azwar Dwiartanto, menerangkan pihaknya berperan menekan besaran subsidi elpiji 3 kg karena gasnya masih impor. Oleh karenanya harus dicarikan energi alternatif agar masyarakat tetap bisa memasak secara lebih efisien.
Dia menyampaikan kompor induksi menjadi alternatif karena praktis, ekonomis, aman, cepat, dan mantap.
Baca Juga: Pemerintah akan Beri Paket Insentif Pembelian Kendaraan Listrik
“Praktis itu karena cukup kabel dicolokkan ke listrik bisa memasak. Harga rupiah per KWh pun murah. Kompor induksi juga aman karena tidak ada api, semua menggunakan elektromagnetik dan tanpa bara api. Lebih awet, tidak gosong, tidak nyetrum karena kompor didesain sedemikian rupa,” katanya.
Dia melanjutkan di Indonesia ada dua kota yang sudah mulai konversi gas melon ke kompor induksi, yakni Solo dan Denpasar. Masing-masing kota itu ada 1.000 unit kompor induksi yang dibagi per Juni lalu.
Azwar berharap program konversi ini berhasil sehingga bisa dilanjutkan ke daerah lain. Untuk wilayah Jawa-Bali ada 300.000 unit kompor induksi yang dibagikan secara bertahap. Mulai 2023-2024 ada 5 juta unit kompor induksi yang dibagikan. “Sragen kemungkinan dimulai 2023 mendatang,” jelasnya.
Baca Juga: PLN Sebut Konversi Kompor Induksi Penyelamat dari Pembengkakan Subsidi Energi
Sementara itu, terkait mobil listrik untuk kendaraan dinas, Bupati Yuni menyebut butuh waktu untuk merealisasikannya. Prinsipnya, Pemkab Sragen mengikuti instruksi pemerintah pusat.
“Kalau Presiden memberi instruksi seharusnya infrastruktur disiapkan secara memadai sampai ke unit terbawah, yakni desa. Pemkab Sragen juga membutuhkan waktu. Kalau mobil hybrid barangkali masih hemat tetapi kalau 100% mobil listrik harganya mahal,” jelasnya.
Dia menyatakan tidak mungkin mobil camat yang sekarang Toyota Avanza diganti dengan mobil listrik karena mahal. “Ya, daerah perlu menyikapinya sesuai kemampuan daerah. Mobil dinas sekelas Toyota Camry misalnya yang 100% listrik belum ada di Indonesia,” ujar Yuni.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
