Ilustrasi aksi coret-coret seragam mewarnai perayaan kelulusan SMA/SMK. (Dok)

Solopos.com, SOLO — Sejumlah orang tua siswa SMA/SMK di Solo resah lantaran muncul isu rapor anak-anak yang ikut konvoi kelulusan tidak dapat diambil sampai sekarang.

Pengumuman kelulusan SMA/SMK digelar pada Senin (13/5/2019) lalu. Keluhan soal rapor ini disampaikan orangtua siswa SMAN 8 Solo, Nugraheni Sulistiyo.

Ia mengatakan beredar informasi mengenai beberapa orang tua Kelas XII yang tak bisa mengambil rapor anak mereka. “Penundaan pengambilan rapor dikarenakan siswa tersebut melakukan pelanggaran. Jadi anak-anak itu mengikuti konvoi. Saya resah kejadian ini bisa menimpa anak saya kelak,” ujarnya saat ditemui Solopos.com di rumahnya, Senin (27/5/2019).

Informasi yang dia dapat, penundaan dilakukan sekolah lantaran siswanya yang tidak menaati imbauan Cabang Dinas Pendidikan (Disdik) Wilayah VII. “Saya tidak tahu imbauan apa yang diberikan Kepala Dinas Pendidikan. Saya takut saja kejadian ini menimpa anak saya. Penundaan ini sangat merugikan siswa yang akan mendaftarkan ke jenjang perguruan tinggi,” ujar dia.

Hal senada juga disampaikan wali murid Kelas X SMKN 9 Solo, Endro Satyakusumo. Ia mengaku tahu larangan konvoi kelulusan yang dilakukan siswa. Apabila memang ada larangan, seharusnya sekolah juga memberikan imbauan agar tidak merugikan siswa.

“Memang dilarang, tapi harusnya ada sanksi yang tidak memberatkan siswa. Memberikan pelajaran agar jera bisa dilakukan dengan memanggil siswa tersebut ke sekolah,” ujarnya.

Kepala SMAN 8 Solo, Endang Purwaningsih, tidak merespons panggilan dari Solopos.com yang menanyakan isu penahanan rapor. Pesan singkat lewat Whatsapp juga tidak dibalas.

Wakil Kepala SMKN 9 Solo Bidang Kurikulum, Samiyanto, menjamin tidak ada tindakan sekolah untuk menahan rapor siswa di sekolahnya. “Kami sudah membagikan rapor ke siswa. Tidak ada penahanan rapor siswa di SMKN 9 Solo,” ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Solo dan Sukoharjo, Suyanta, menyayangkan apabila ada praktik-praktik yang menghalangi siswa mendapatkan hak mereka. Namun, dia belum mendapat laporan soal penahanan rapor.

Laporan yang dia terima beberapa waktu lalu adalah sekolah yang menahan kartu ujian semester siswa. Penyebabnya, syarat mengikuti ujian yakni membayar sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) belum dilaksanakan.

“Mestinya sekolah memiliki kepekaan dan tidak membuat kebijakan yang membebani siswa,” kata dia saat ditemui Solopos.com di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Solo dan Sukoharjo.

Soal konvoi, Suyanta menyarankan sekolah melakukan pendekatan kepada orang tua siswa sebelum mengambil kebijakan. Dia menilai sekolah semestinya turut memberi imbauan agar siswa tidak melakukan konvoi. Dinas Pendidikan memang meminta sekolah memberi sanksi, namun sanksi itu hanya berupa teguran, bukan penahanan rapor.

“Seharusnya sekolah tidak boleh menghalangi siswa memperoleh haknya untuk mengambil rapor. Sekolah dapat memberikan hukuman untuk siswa agar tidak mengulangi perbuatannya [bukan dengan tidak memberikan rapor],” ujarnya.


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten