Solopos.com, SEMARANG -- Pelaksanaan program Kartu Pra Kerja ternyata tak mudah di lapangan, setidaknya karena para buruh dan korban PHK yang kesulitan mengakses karena gaptek. Masalah itu muncul dalam pertemuan perwakilan serikat buruh dengan Gubernur Jateng.
Sejumlah perwakilan serikat buruh di Jawa Tengah menemui Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, Selasa (28/4/2020). Pertemuan yang berlangsung singkat itu membahas beberapa hal, salah satunya soal kesulitan buruh untuk mengakses Kartu Pra Kerja.
Promosi Keren! BRI Raih Enam Penghargaan di PR Indonesia Awards 2024
Achmad Purnomo Mundur dari Pilkada Solo: Saya Laksanakan Perintah Partai
Wahyudi, Ketua Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSBI) Jawa Tengah, mengatakan, mekanisme Kartu Prakerja sangat menyulitkan. Hal itu membuat banyak buruh yang tidak dapat mengakses program itu.
Selain dilakukan secara online, keterbatasan pengetahuan para buruh juga menjadi penyebabnya. Sebagian dari para buruh dan korban PHK gagap teknologi alias gaptek sehingga tak bisa mengakses pendaftaran Kartu Pra Kerja.
"Kami minta kebijakan pemerintah agar proses pendaftaran kartu prakerja ini dipermudah. Banyak teman-teman kami yang belum melek teknologi dan kesulitan mengakses soal itu," tegasnya, Selasa (28/4/2020).
Sudah Zona Merah, Ganjar Minta Solo & Wonosobo Tiru Semarang
Banyak buruh lanjut Wahyudi yang tidak memiliki atau tidak bisa mengoperasikan handphone berbasis Android. Sementara untuk masuk ke sistem Kartu Pra Kerja, buruh atau korban PHK harus bisa menggunakannya dan tidak boleh gaptek soal smartphone.
"Sudah banyak anggota kami yang mengeluh soal ini. Sulit mengakses masuk Kartu Pra Kerja. Padahal, Kartu Pra Kerja bagaikan angin surga buat kami para buruh yang di PHK atau dirumahkan saat ini," tegasnya.
Positif Rapid Test, 13 Alumni Ijtima Gowa di Sukoharjo Jalani Tes Swab
PHK Tanpa Pesangon
Wahyudi menerangkan, selama pandemi Corona atau Covid-19 berlangsung ribuan buruh sudah di PHK atau dirumahkan. Bahkan mereka dirumahkan tanpa adanya pesangon atau gaji. Di serikat buruhnya saja, kata Wahyudi, setidaknya ada 2.000 buruh yang di PHK atau dirumahkan.
"Kami berharap ada bantuan dari pemerintah karena kami semua kesulitan dalam kondisi ini," kata dia.
Persoalan lain yang disampaikan mengenai jaminan kesehatan dan jaminan hari tua yang dikelola BPJS. Menurutnya, akibat Covid-19 ini, banyak perusahaan yang menunggak bayar BPJS kesehatan sehingga buruh kesulitan mendapat akses itu.
Penularan Lokal Covid-19 Solo Diduga Sejak di Joyosuran-Gilingan-Mangkubumen
"Termasuk kami juga minta pencerahan, apakah kami yang di PHK atau dirumahkan bisa mencairkan jaminan hari tua (JHT) untuk menopang kehidupan kami. Kami sangat berharap dukungan pemerintah, termasuk adanya bantuan langsung tunai kepada kawan-kawan yang terdampak," pungkasnya.
Di Luar Harapan
Satu persatu persoalan itu dicatat dan didengar baik-baik oleh Ganjar. Menurutnya, beberapa persoalan yang dikemukakan tersebut memang menjadi perhatiannya selama ini.
"Kawan-kawan buruh melaporkan soal nasibnya, ada yang di PHK, dirumahkan, BPJS nunggak dan bagaimana nasib mereka. Beberapa yang itu hubungannya dengan pusat, pasti akan kami bantu fasilitasi, seperti soal Kartu Prakerja atau BPJS," kata Ganjar.
Ganjar Marah, Ibu Kos yang Usir 3 Perawat RSUD Solo Ternyata Bidan
Diakuinya, mekanisme Kartu Pra Kerja memang di luar dari harapannya. Prosesnya yang sulit dan cukup membingungkan membuat para buruh kesulitan.
Persoalan itu sudah disampaikan Ganjar kepada pemerintah pusat. Ia meminta, seluruh buruh korban PHK atau terdampak wabah Covid-19 dan tidak bisa mengakses sistem kartu Pra Kerja karena gaptek, dapat di-backup secara manual.
"Sebab kalau hanya lewat satu pintu, sulit masuknya. Apalagi kuota hanya 5,5 juta itu, sekarang pendaftarnya sudah 7 juta. Kami sudah koordinasi dan kami sampaikan pada Presiden soal ini. Kami mendorong agar bisa dikirim manual, silahkan nanti pusat melakukan verifikasi," terangnya.
18 Positif, Ini Sebaran Kasus Covid-19 Per Kelurahan di Solo 27 April
Hak Buruh
Selain masalah buruh yang gaptek sehingga tak bisa akses Kartu Pra Kerja, Ganjar sudah berkomunikasi dengan perusahaan di Jateng soal kesejahteraan. Menurutnya, sudah saatnya perusahaan peduli kepada pekerja di tengah pandemi ini.
"Tuntutan pekerja tidak sulit, mereka hanya minta selama dirumahkan atau di PHK tetap mendapat haknya yang disesuaikan. Paling tidak selama tiga bulan. Saya sudah mengajak seluruh perusahaan di Jateng untuk iuran bareng-bareng untuk membantu para buruh," terangnya.
Larangan Mudik, 655 Kendaraan Dipaksa Putar Balik dari Jateng
Dengan total 45.000 buruh yang dirumahkan di Jateng saat ini, tidak butuh uang banyak untuk menjamin hidup mereka selama tiga bulan. Minimal, kebutuhan sembako ada setiap harinya.
"Kalau buruh, Apindo atau Kadin bisa kompak soal ini, maka ini bisa sangat baik. Kita bisa menjadi contoh dan menghadapi proses ini dengan baik," katanya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
