Ganti Rugi Lahan Terdampak Proyek Bendungan Jlantah di Karanganyar Belum Klir

Solopos.com, KARANGANYAR — Pemerintah Desa Tlobo, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar, mendesak pemerintah segera menyelesaikan urusan ganti lahan tanah kas desa yang terdampak proyek Bendungan Jlantah.

Kepala Desa Tlobo, Wahyu Tri Prasetyo, mengatakan ada 14 hektare tanah kas desa yang terdampak megaproyek senilai Rp965  miliar tersebut. Tanah tersebut sudah digusur untuk proyek namun persoalan penggantian maupun kompensasinya belum tuntas.

Promosi Pegadaian Resmikan Masjid Al Hikmah Pekanbaru Wujud Kepedulian Tempat Ibadah

“Penggantian tanah kas desa sejak 2019 sampai sekarang kami belum menerima kompensasi apa pun. Padahal lahannya sudah dipakai. Total ada 14 ha. Saya harap segera diselesaikan supaya tidak ada gejolak. Sementara ini kami masih bisa menerima, tapi tolong segera diselesaikan,” ujarnya saat ditemui di proyek Bendungan Jlantah, Selasa (15/11/2022).

Ia tidak mempermasalahkan kalau lahan itu mau diganti dengan lahan di tempat lain yang penting nilainya setara. Keberadaan bendungan membuat nilai jual objek pajak (NJOP) di sana naik. “Desa sudah menyediakan tanah pengganti tinggal menunggu appraisal. Ini untuk Tlobo, kalau Desa Karangsari saya tidak tahu,” sambung Wahyu.

Selain ganti rugi tanah kas desa yang belum beres, pembayaran ganti rugi lahan warga ada juga yang belum tuntas. Menurut Wahyu, dari 15 blok yang terkena proyek tersebut baru lima blok yang selesai pembayarannya. Ia berharap ganti rugi lahan terdampak proyek bisa selesai awal tahun depan.

Baca Juga: Pembangunan Waduk Jlantah, 100-an Hektare Lahan Menunggu Dibebaskan

Wahyu mengaku sudah melaporkan masalah tersebut kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat meninjau progres pembangunan bendung tersebut, Minggu (13/11/2022).

Dalam kesempatan itu, Menteri Basuki mewanti- wanti pihak kontraktor untuk segera menyelesaikan sejumlah persoalan yang saat ini masih menjadi kendala atau hambatan. Khususnya dalam persoalan ganti rugi kepada masyarakat terdampak megaproyek tersebut.

Tak hanya itu, Basuki juga memperingatkan pengembang agar tidak melupakan lingkungan sekitar yang sebelumnya telah rusak karena adanya proyek bendungan. Menurutnya, jika proyek sudah selesai bisa dilakukan penghijauan kembali atau reboisasi terhadap sejumlah tanaman yang sebelumnya rusak akibat proyek.

Baca Juga: Penyelesaian Proyek Bendungan Jlantah Karanganyar Dipercepat

Manajer proyek pembangunan Bendungan Jlantah, Alamsyah Fatih, menargetkan semua persoalan sudah selesai awal 2023. “Progres pembangunan sudah sampai sekitar 45,8 persen. Awal 2023 kami harapkan semua kendala atau persoalan sudah selesai, baik itu ganti untung maupun semua fasilitas masyarakat yang sebelumnya hilang. Karena penentuan lokasi saat ini sudah selesai dan tinggal menunggu hasil dari inventarisasi di Badan Pertanahan Nasional [BPN],” ujarnya seperti dikutip dari karanganyarkab.go.id.

Bupati Karanganyar Juliyatmono yang mendampingi Menteri Basuki mengharapkan pemerintah pusat segera menyelesaikan persoalan dalam proyek Bendungan Jlantah. Khususnya terhadap proses ganti rugi lahan warga.