Solopos.com, SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengusulkan anggaran Rp3,19 triliun untuk menangani banjir dan rob di wilayah pantai utara provinsi ini. Gubernur Ganjar Pranowo berharap uang itu bakal bermanfaat mencegah bencana alam banjir yang lebih buruk di pantura Jateng.
Usulan itu disampaikan Ganjar kepada Menteri Perencanaan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Manoarfa, dalam rapat koordinasi usulan program prioritas nasional bersama Gubernur se-Indonesia secara online, Rabu (23/2/2021).
Promosi Hari Ini Jadi Cum Date Dividen Saham BBRI, Jangan Ketinggalan THR dari BRI
"Sebenarnya ada banyak usulan ke pusat, ada proyek-proyek strategi yang kita dorong. Namun untuk kali ini, saya ingin prioritaskan penanganan banjir di pintura. Ini yang paling penting meti segera diselesaikan,” ujar Ganjar di kantornya.
Baca Juga: Peluang Bisnis Beanbag Nan Empuk
Dalam paparannya, Ganjar mengusulkan anggaran ke pusat untuk penanganan banjir di kawasan pantura sebesar Rp3,19 triliun. Anggaran itu diperuntukkan untuk penanganan banjir dan rob di sejumlah daerah di pintura, termasuk peningkatan sarana prasarana kawasan industri yang ada di sana.
"Memang di pantura ini ada dua hal, satu soal infrastruktur mesti beres, tapi banjir yang paling penting. Banjir di pantura mesti dibereskan, karena ada pengamat yang bilang kondisinya cukup berbahaya. Khususnya, di Pekalongan harus cepat ditangani agar tidak tenggelam,” tuturnya.
Titik Perhatian
Selain Pekalongan, wilayah yang harus mendapat perhatian adalah Semarang dan Demak. Menurut Ganjar, lokasi-lokasi itu butuh penanganan yang sifatnya khusus, meskipun tidak boleh mengesampingkan wilayah lain.
Baca Juga: Ini Ramalan Cinta 12 Zodiak di Bulannya Aquarius
Selain penanganan banjir pantura Jateng, Ganjar juga mengusulkan dua program prioritas lainnya, yakni pengembangan kawasan Borobuduru dan perumahan tidak layak huni untuk pengentasan kemiskinan.
Pengembangan kawasan Borobudur sebagai 10 Bali baru di Indonesia, usulan anggarannya mencapai Rp1,72 triliun. Sementara, sektor perumahan tidak layak huni mencapai Rp1,4 triliun.
"Selain itu ada juga peningkatan pertumbuhan ekonomi di kawasan industri, termasuk pemenuhan sarana prasarananya, pembangunan jalur penghubung antara utara dan selatan Jateng. Lalu, penurunan kemiskinan, pengangguran, aspek lingkungan, dan lain-lain. Memang tidak semua kita usulkan ke pusat, karena beberapa akan kami tangani sendiri," pungkasnya.
KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
