Ganjar Pranowo Dukung Usulan Pilkada 2020 Ditunda, Ini Alasannya
Ilustrasi pemilu/pilkada. (Solopos/dok)

Solopos.com, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, sepakat dengan usulan berbagai pihak yang menginginkan Pilkada Serentak 2020 ditunda. Menurut Ganjar, jika dipaksakan agenda yang digelar di masa pandemi Covid-19 sangatlah berbahaya.

Sebelumnya, usulan penundaan pilkada juga digaungkan dua organisasi keagamaan di Indonesia, yakni PBNU dan Muhammadiyah. Dua organisasi besar itu secara tegas meminta pelaksanaan pilkada serentak pada 2020 ditunda karena dapat membahayakan masyarakat.

“Iya, silakan kementerian, pemerintah pusat, KPU, Bawaslu untuk menganalisis dan memperhitungkan. Memang kalau kita melihat di daerah zona merah, ini [Pilkada] sangat berbahaya,” ujar Ganjar seusai mengikuti rapat paripurna di Gedung DPRD Jateng, Senin (21/9/2020).

Mau Diperkosa, Wanita Ini Gigit Testis Pelaku hingga Putus

Menurut Ganjar, penundaan Pilkada 2020 sangat mungkin dilakukan dalam kondisi saat ini. Tinggal bagaimana KPU, Bawaslu atau Kemendagri membicarakan itu secara baik-baik berdasarkan data yang ada.

"Semua sangat mungkin, tinggal nanti bagaimana keputusannya. Tapi memang ini sangat bahaya," tegasnya.

Ganjar menyebutkan klaster penularan Covid-19 dari penyelenggaraan Pilkada 2020 di Jateng saat ini juga sudah muncul. Salah satunya yakni di Boyolali, di mana ada beberapa anggota Panwaslu yang positif Covid-19.

"Maka saya kemarin menyarankan agar semuanya digelar virtual. Dulu saya juga usulkan, mungkin tidak menggunakan e-votting? Tapi karena ini belum terlalu dipercaya, bisa jadi masalah," imbuhnya.

Gua di Tebing Kali Cemoro Sragen Ditemukan, di Dekatnya Ada Batu Semedi Pangeran Diponegoro

Wilayah Zona Merah

Opsi lain yang diusulkan Ganjar adalah pelaksanaan pilkada mempertimbangkan kondisi daerah. Artinya, di daerah yang masuk kategori zona merah Covid-19 pelaksanaan pilkada 2020 bisa ditunda.

"Bisa saja, ada yang ditunda, ada yang tetap jalan. Tapi, dengan pembatasan dan pelaksanaan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi, memang harus dipertimbangkan kondisi-kondisi itu, agar tidak terjadi klaster baru yakni Pilkada," pungkasnya.

Pekan Ini, Penataan Lima Lapangan Pendukung Piala Dunia U-20 Dimulai

Usulan penundaan Pilkada Serentak 2020 disampaikan secara resmi oleh PBNU.Selain itu, PBNU juga meminta agar pemerintah merelokasi anggaran Pilkada Serentak untuk penanganan kesehatan masyarakat.

Selain PBNU, usulan Pilkada Serentak 2020 ditunda juga disampaikan PP Muhammadiyah. Organisasi keagamaan ini mendesak pemerintah untuk meninjau kembali pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dan melakukan penundaan demi keselamatan masyarakat Indonesia.



Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya




Kolom