Tutup Iklan

Ganjar Kumpulkan 31 Kepala Daerah Pro Jokowi, Melanggar?

Meski dianggap tidak melanggar UU No. 7/2017, Agus menilai masyarakat bisa memiliki pandangan tersendiri terkait dukungan 31 kepala daerah untuk Jokowi-Amin tersebut. "Ini bisa dikategorikan pelanggaran bila mana dikaitkan dengan etika berpolitik. Patut atau tidak patut. Pantas atau tidak pantas hal itu dilakukan," ucapnya.

Ganjar Kumpulkan 31 Kepala Daerah Pro Jokowi, Melanggar?

SOLOPOS.COM - Ganjar Pranowo bersama para kepala daerah se-Jateng pro Jokowi mengacungkan jari telunjuk ke atas seusai menggelar jumpa pers di Hotel Alila Solo, Sabtu (26/1/2019). (Solopos-Kurniawan)

Solopos.com, SOLO -- Manuver politikus PDIP yang juga Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengumpulkan 31 kepala daerah pro Jokowi menjadi sorotan. Lalu, adakah yang dilanggar dalam rapat konsolidasi tersebut?

Pengamat politik dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Agus Riwanto, menilai dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf sebagaimana disampaikan 31 kepala daerah di Jawa Tengah tidak melanggar UU No. 7/2017 tentang Pemilu. Agus menjelaskan yang dilarang berpolitik praktis sebagaimana diatur dalam UU No. 7/2017 adalah kepala desa atau lurah, bukan kepala daerah.

"UU itu tidak mengatur kepala daerah [berpolitik praktis]. Yang tidak boleh mendukung paslon itu hanya kades dan lurah. Kalau kades dan lurah berpolitik praktis, itu jelas tidak boleh. Sementara bagi kepala daerah, yang namanya tidak diatur ya tidak ada pelanggaran," terang Agus saat dihubungi Espos, Minggu (27/1/2019).

Sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan presidensil, Agus menganggap apa yang dilakukan 31 kepala daerah yang dipimpin Gubernur Jateng Ganjar Pranowo tersebut merupakan hal yang wajar.

"Dalam sistem presidensil itu, seluruh kepala daerah harus satu napas dengan presiden. Dalam konteks hukum ketatanegaraan, kepala daerah baik itu gubernur, bupati, wali kota menyatakan dukungan untuk presiden itu tidak apa-apa. Karena sudah sewajarnya presiden bekerja sama dengan para eksekutif di semua tingkatan," jelas Agus.

Agus menilai UU No. 7/2017 masih memiliki kelemahan sekaligus kelebihan. Menurutnya, kelemahan itu sekaligus bisa menjadi kelebihan bagi pemerintah selalu pembuat UU. "Logikanya, pembuat UU tentu punya cara bagaimana bisa diuntungkan," paparnya.

Meski dianggap tidak melanggar UU No. 7/2017, Agus menilai masyarakat bisa memiliki pandangan tersendiri terkait dukungan 31 kepala daerah untuk Jokowi-Ma'ruf tersebut. "Ini bisa dikategorikan pelanggaran bila mana dikaitkan dengan etika berpolitik. Patut atau tidak patut. Pantas atau tidak pantas hal itu dilakukan," ucapnya.

Berita Terkait

Berita Terkini

Braak, Sepeda Motor Terjepit Seusai Tabrak Bus BST Dekat Flyover Purwosari Solo 

Kecelakaan lalu lintas antara Bus BST dan sebuah sepeda motor terjadi di Jl. Slamet Riyadi atau sisi timur Flyover Purwosari pada Minggu (13/6/2021)

Solo Uji Coba Angkutan Bus Listrik dan Bus Low Deck, Lewat Koridor Mana?

Bus listrik dan bus low deck segera diuji coba di jalanan Kota Solo, rencananya angkutan feeder juga akan diganti mobil bertenaga listrik.

Tradisi Memanggil Jin di Daerah Ini Jadi Atraksi Wisata

Tarian yang berisi tradisi memanggil jin ini telah menjadi bagian dari pertunjukan untuk menyambut tamu-tamu penting yang datang.

Tanpa Lelah, Petugas Rutin Sterilisasi Asrama Haji Donohudan Boyolali

Sterilisasi kawasan Asrama Haji Donohudan di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, terus dilakukan untuk menekan potensi persebaran Covid-19.

Tahu Bakso, Kudapan Khas Ungaran yang Bikin Nagih

Selain dikenal dengan lumpia dan juga bandeng presto, Semarang juga memiliki jajanan khas, yaitu tahu bakso yang aslinya berasal dari Kota Ungaran.

Covid-19 India di Kudus, Gubernur Ganjar Minta Petugas Lebih Waspada

Petugas yang menangani pasien Covid-19 di  Kudus meningkatkan kewaspadaan menyusul terdeteksinya persebaran Covid-19 varian India di sana.

2 Bulan Pelonggaran Kegiatan, Kasus Covid-19 di Wonogiri Tambah 1.200 Lebih

Selama dua bulan pelonggaran kegiatan warga di Kabupaten Wonogiri berlangsung, jumlah warga terkonfirmasi positif Covid-19 bertambah lebih dari 1.200 orang.

Orang Tua Wajib Tahu, Ini Cara Menanamkan Pendidikan Karakter Anak

Pendidikan karakter yang dipahami secara parsial dan tidak tepat sasaran justru bersifat kontraproduktif bagi pembentukan karakter anak.

Pemerintah Dukung UMKM Banyumas dengan Dana Hibah

Pemerintah Kabupaten Banyumas menyalurkan dana pinjaman bergulir yang sudah merupakan program bantuan rutin kepada  pelaku UMKM.

Prabowo Sebut Belanja Alutsista Rp1,7 Kuadriliun Instruksi Jokowi

Menhan Prabowo Subianto menyebut Jokowi punya grand design pengadaan alutsista dengan perhitungan hingga 25 tahun untuk diwujudkan.

Sang Istri Ikut Panik, Begini Detik-Detik Christian Eriksen Kolaps di Lapangan

Pemain tengah Denmark Christian Eriksen sempat kolaps di tengah lapangan saat laga Denmark melawan Finlandia di Euro 2020.

Prabowo Buka Rahasia Mau Dipinang Jokowi Jadi Menhan

Prabowo Subianto akhirnya blak-blakan menyebut alasannya mau masuk ke Kabinet Jokowi karena ingin bekerja sama mengabdi kepentingan nasional.