Jakarta [SPFM], Ketua DPR Marzuki Alie menilai pemotongan gaji pegawai negeri sipil (PNS) tak cukup untuk mengganti anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM). Bagi dia pemotongan gaji PNS tidak seberapa. Marzuki kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/3) mengatakan, kalau subsidi dipaksakan ditambah maka akan berdampak pada belanja negara (APBN). Menurut Marzuki, mestinya yang disalahkan saat ini adalah pengusaha nakal, yang sembarangan menaikkan harga. Dia menegaskan akan menindak tegas pihak-pihak yang memanfaatkan momentum kenaikan BBM untuk kepentingan pribadi.
Disisi lain dia menantang Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan adanya dugaan mark up senilai 30 triliun rupiah jika pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati kenaikan harga BBM. Marzuki menyarankan agar ICW melaporkan adanya dugaan mark up tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). [dtc/vivanews/dtp]
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
