Gaji BPIP, Mahfud MD: Kalau Kami Tidak Layak Menerima, Cabutlah Perpresnya
Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang kini bernama BPIP Yudi Latief (tengah) bersama anggota Dewan Pengarah BPIP Try Sutrisno (kedua kanan) dan Mahfud MD (kanan), Deputi Bidang Advokasi BPIP Hariyono (kiri) dan Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP Silverius Yoseph Soeharso (kedua kiri) memberikan salam saat mengunjungi Vihara Dharma Bhakti Petak Sembilan, di Jakarta, Jumat (16/2). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Solopos.com, JAKARTA -- Polemik gaji para staf, pejabat, hingga Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) rupanya membuat tak nyaman. Anggota Dewan Pengarah BPIP Mahfud MD merasa terusik dengan kontroversi gaji mereka di masyarakat. Kamis (31/5/2018) ini, Mahfud MD menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membicarakan hal tersebut.

Mahfud mengatakan pertanyaan soal hak keuangan BPIP seharusnya tidak ditudingkan kepada anggota BPIP. "Karena kami tidak pernah mengurus dan meminta itu," kata dia di Gedung BPIP, Jakarta, Kamis (31/5/2018), dilansir Tempo yang dikutip Bisnis/JIBI.

Menurut Mahfud, hak keuangan pejabat negara sudah diatur dalam undang-undang. Di media sosial, Mahfud kerap diserang oleh sebagian netizen yang mempertanyakan gajinya sebagai Dewan Pengarah BPIP yang mencapai Rp100 juta. Padahal, mereka belum pernah menerima gaji sedikitpun sejak dilantik setahun lalu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai pihak yang berwenang juga menjelaskan hak keuangan untuk Dewan Pengarah BPIP terdiri atas gaji senilai Rp5 juta dan sisanya tunjangan. Mantan Direktur di Bank Dunia itu menyatakan tunjangan Dewan Pengarah BPIP justru paling rendah dibanding pejabat lain.

Namun masyarakat, kata Mahfud, masih saja ribut dan menyebut nilai hak keuangan tersebut tak pantas. Dia pun memutuskan bertemu presiden.

"Saya berpikir begini, kalau itu memang tidak layak dan tidak berhak, tidak ada dasar hukumnya, ya kami akan minta agar Perpres itu dicabut karena enggak boleh orang digaji tanpa hak," ujar Mahfud.

"Ini lembaga Pancasila kok mau serakah mengambil gaji yang bukan haknya," katanya lagi. Namun dalam pertemuan dengan Jokowi yang terjadi kemarin malam Rabu (30/5/2018), pemikiran Mahfud tersebut tak terlontar.

Selain Mahfud, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga angkat bicara mengenai gaji dan tunjangannya sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP. Megawati akan menerima penghasilan sebesar Rp112 juta per bulan terkait jabatannya itu.

"Jadi kalau beberapa hari lalu kami [BPIP] dimeriahkan di medsos, terutama nama saya, karena di sini banyak media, saya ketawa sendiri," kata Megawati saat berpidato pada peluncuran prangko dan sampul peringatan 73 tahun Pancasila di gedung Filateli Kantor Pos, Jakarta Pusat, Kamis (31/5/2018), dilansir Suara.com.



Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya






Kolom