GAGASAN : Realisasi Komitmen Investasi Tiongkok
Ilustrasi (Dok/JIBI/Solopos)

Gagasan Solopos, Jumat (26/6/2015), ditulis Beni Sindhunata. Penulis adalah Direktur Eksekutif Investment and Banking Research Agency (Inbra).

Solopos.com, SOLO — Pada Selasa (16/6), Petroleos de Venezuela (PDVSA), Pertamina-nya Venezuela, baru mendapat pinjaman US$5 miliar dari Tiongkok yang dikoordinasi Development Bank of China.

Ini bagian dari paket US$10 miliar yang sudah disetujui awal 2015. Pinjaman ini dipakai untuk meningkatkan produksi minyak Venezuela yang memasok 96% penghasilan devisa bagi negara ke-4 terbesar (secara PDB) di Amerika Latin ini.

Dalam satu dasawarsa ini Tiongkok sudah menginvestasikan US$46 miliar (10,5% PDB) di industri perminyakan Venezuela yang akan dilunasi dengan pasokan minyak jangka panjang untuk Tiongkok.

Ini contoh kasus terbaru dari pola investasi oleh perusahaan Tiongkok (FDI outflow). Lima bulan pertama 2015, FDI dari Tiongkok mencapai US$45,4 miliar, naik 47,5% dari tahun lalu.

Pada 2013, investasi oleh perusahaan multinasional Tiongkok ke pasar global naik 15% menjadi US$101 miliar, termasuk transaksi terbesar ketika CNOOC mengakuisisi Nexen (2013), perusahaan minyak asal Kanada.

Ini menempatkan Tiongkok sebagai investor ketiga terbesar setelah Amerika Serikat (AS) dan Jepang. Dari mengalirnya ratusan miliar  dolar AS investasi tersebut, Indonesia hanya kebagian sedikit, jauh dari angka komitmen sejak 2013 oleh elite tertinggi Tiongkok.

Terakhir, saat kunjungan tiga hari Presiden Joko Widodo ke Tiongkok dan Jepang (22-28 Maret 2015) menghasilkan komitmen investasi US$74 miliar atau sekitar Rp962 triliun.

Yang senilai US$68 miliar merupakan komitmen dari Tiongkok, sedangkan investor Jepang (Toyota) telah berkomitmen berinvestasi US$20 miliar.

Ini sebuah janji besar dengan berbagai megaproyek yang diharapkan menyerap banyak tenaga kerja dan tentu saja target orientasi ekspor penghasil devisa.

Dua tahun sebelumnya (Oktober 2013), Presiden Tiongkok Xie Jin Ping yang berkunjung ke Jakarta juga sepakat akan meningkatkan perdagangan bilateral Indonesia-Tiongkok dari US$35 miliar (September 2013) menjadi US$80 miliar pada 2015.

Nilai itu setara dengan 16% dari total perdagangan multilateral ASEAN-Tiongkok senilai US$500 miliar yang targetnya jadi US$1 triliun (2020), di samping adanya rencana investasi 21 proyek senilai US$28,2 miliar.

Janji puluhan megaproyek miliaran dolar AS itu belum tentu semuanya bisa terealisasi tepat nilai dan tepat waktu. Dari rekam jejak realisasi investor di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), tingkat realisasi investor Tiongkok hanya 10% dan investor Jepang 65%.

Tingkat realisasi investasi secara menyeluruh berkisar 40%—50%. Untuk memenuhi target  investasi nasional Rp3.500 triliun, BKPM harus  menerbitkan izin investasi sekitar Rp7.000 triliun (2015-2019) atau rata-rata Rp1.400 triliun per tahun.

Ini sebuah tugas berat di tengah persaingan merebut FDI yang semakin ketat. Kini, dua tahun setelah kunjungan Xie Jin Ping, per Januari-Mei 2015 total transaksi ekspor-impor antara Indonesia-Tiongkok baru mencapai US$17,4 miliar, seperlima total perdagangan kedua negara, atau baru seperlima dari rencana dua tahun lalu.

Sebesar 12% ekspor kita dibeli oleh Tiongkok dan mendapat devisa US$5,4 miliar. Sebaliknya, Indonesia juga mengimpor US$12 miliar dari Tiongkok, yang memasok 30% total  impor. Indonesia masih defisit US$6,6 miliar. Itu dari sisi perdagangan.

Dari sisi investasi menunjukan lima tahun terakhir (2010—Maret 2015), BKPM mengeluarkan izin persetujuan investasi kepada investor Tiongkok dengan nilai investasi US$1.377 juta.

Ini hanya 5% dari total nilai investasi yang masuk ke BKPM selama periode yang sama. Sebagian proyek sudah mulai dilaksanakan, di antaranya di industri elektronik,  pertambangan bauksit, nikel dengan smelternya. [Baca: Komitmen Rendah]



Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya









Kolom