GAGASAN: PPS: Elitisme dan Populisme Budaya

Sartika Dian Nuraini, Penggiat Pengajian Malem Senin (FOTO/Istimewa)

Memaknai peran kultural Putra Putri Solo (PPS) dalam jagat kebudayaan Jawa bisa dilematis. Kebudayaan Jawa selama ini terlalu dipersepsi sebagai kebudayaan adiluhung yang harus dijunjung tinggi, disakralkan dan dipuja sedemikian rupa. Tak boleh ada kritik merongrong apalagi merendahkan kebudayaan adiluhung itu. Posisi ini bisa membuat kebudayaan Jawa bisa ditinggalkan oleh anak muda Jawa yang akan menjadi pendukung masa depan kebudayaan Jawa. Maka, penting untuk memaknai peran budaya PPS yang setiap tahun digelar ini.

Promosi Pemilu 1955 Dianggap Paling Demokratis, Tentara dan Polisi Punya Partai Politik

Jika eksistensi kebudayaan adiluhung Jawa masih kuat mengakar dalam kekuasaan kebudayaan Jawa (keraton) dan masyarakat Jawa, pemilihan PPS tidak mungkin ada. Pemilihan PPS dimungkinkan karena dalih dan pamrih ekonomi kebudayaan Solo. Dalam kebudayaan adiluhung, budaya tidak boleh diperjual-belikan. Padahal para PPS yang terpilih akan menjadi duta wisata, meski tentu saja mereka tidak secara langsung menjadi salesman/salesgirl, tapi mereka akan mewakili Solo sebagai citra budaya Solo. Posisi mereka tidak kuat secara kultural, tapi mereka akan menjadi representasi kultural Jawa setidaknya secara ekonomis.

Posisi representasi kultural PPS bersitegang antara budaya elite/tinggi dan budaya pop/rendah. Budaya elite atau budaya tinggi dan adiluhung seperti budaya Jawa seharusnya adalah produk yang sangat terbatas dan khusus untuk kalangan tertentu. Dalam pembekalan PPS, yang diberikan kepada mereka kebanyakan tentang budaya luhur Jawa seperti bahasa krama inggil bukan bahasa Jawa ngoko yang masih dianggap rendah yang tidak bisa diajukan sebagai pencitraan Kota Solo yang berbudaya (luhur). Bahasa tetap yang adiluhung sebagai alat komunikasi tapi produk kebudayaan akan tetap diperlakukan sebagai komoditas. Dalam pamrih dan dalih ekonomi, komoditas harus berkualitas tapi juga harus terjangkau semua orang. Produk harus terlihat dan dicitrakan mewah tapi murah yang tak murahan. Yang merisaukan adalah budaya Jawa bisa terjerembab menjadi kebudayaan pop, komoditas budaya massa.

Para pendukung adiluhung kebudayaan Jawa akan mengkritik intervensi dan dominasi pamrih ekonomis ini. Mereka berdalih budaya pop akan merusak sakralitas dan keluhuran budaya Jawa. Atau, mereka akan menggunakan dalih dan argumentasi yang dipakai Mazhab Frankfurt yang mengkritik budaya massa. Mereka, seperti Adorno dan Horkheimer, mengatakan bahwa budaya pop “berbasis komoditas sebagai sesuatu yang tidak autentik, manipulatif dan tidak memuaskan”. Argumentasi mereka adalah bahwa kebudayaan massa tidak dihasilkan oleh tangan masyarakat tapi mesin massal industri para kapitalis. Hasil produk budayanya tidak autentik dan massal yang hanya sebagai komoditas yang siap dibeli dan dikonsumsi. Maka tidak mencerahkan dan tidak memperkaya batin konsumen (Barker, 2008: 47). Aura magis dan adiluhung akan digantikan oleh fetisisme komoditas lewat pencitraan bukan melalui ritual tradisional.

Tapi, dalam masyarakat kapitalistik saat ini, intervensi ekonomis melalui dalih pariwisataisme atau turisme bisa menghidupkan budaya Jawa dan membuka partisipasi masyarakat Jawa secara lebih banyak yang tidak hanya kaum elite saja. Keterkuburan atau kemandekan budaya lokal salah satu sebabnya adalah tidak adanya modal untuk menghidupkannya seperti yang terjadi wayang orang Sriwedari. Dengan menjadikannya sebagai budaya pop komersial dengan pencitraan yang bagus dan penggarapan yang serius, wayang orang bisa hidup dan menghidupi para senimannya. Atau, seperti pengemasan pementasan Matah Ati yang terkesan populer, tapi banyak diminati masyarakat Jawa dan masyarakat manca negara.

Saya lebih memilih budaya lokal Jawa tetap hidup meski menjadi budaya massa yang direndahkan secara diskursif daripada menjadi budaya lokal adiluhung yang mati dan kalah dalam persaingan budaya dari luar. Atau, seperti tari Bedhaya mungkin tidak perlu disakralkan apalagi jika hanya akan merendahkan martabat perempuan. Pustaka Jawa yang dianggap luhur tapi hanya teruntuk kalangan elite dan membodohkan rakyat banyak atau sudah menjadi fosil di perpustakaan juga harus dibudayamassalkan dan didemokratisasikan. Budaya Jawa jangan takut menjadi budaya pop.

Kebudayaan pop sebenarnya hanya kalah diskursus dengan budaya tinggi yang didukung kaum berkuasa dan kaum terdidik sehingga budaya pop diremehkan dan direndahkan. Kita harus melihat budaya pop sebagai arena perebutan makna bukan pertarungan estetika. Makna budaya pop merupakan arena perselisihan (contestation) nilai-nilai politis dan nilai-nilai kultural. Dalam kajian pemikir cultural studies, kebudayaan pop menjadi arena konsensus dan resistensi dalam memperjuangkan makna kultural. Budaya pop menjadi arena pertarungan di mana hegemoni kultural diterima dan ditentang. Arahannya bukan pada nilai estetis atau baik-buruknya kebudayaan, tapi pada kekuasaan dalam formasi sosial yang lebih luas. Contoh yang berhasil dalam budaya Jawa adalah batik yang menjadi populer, terus berkembang, berinovasi, dan tidak ada lagi kasta batik berdasarkan pada motif batik.

Maka, kembali pada posisi peran kultural PPS, mereka memiliki peran strategis dalam politik kebudayaan dalam membawa misi budaya Jawa. Barangkali sudah seharusnya perdebatan budaya adiluhung dan budaya rendah untuk diselesaikan. Dan para PPS hendaknya mewakili semua budaya Jawa dan tak perlu berada dalam tegangan budaya tinggi dan budaya pop apalagi mereka sebagai anak muda, penerus sah kebudayaan Jawa. Nasib budaya Jawa mungkin bukan berada dalam perdebatan tinggi/rendahnya, tapi pada kemauan generasi muda untuk mewarisi dan meneruskan budaya Jawa dengan terus memproduksi dan mengapresiasinya.