GAGASAN : Politisi, Foto dan Slogan
Priyadi, Mahasiswa Jurusan Sastra Inggris Institut Agama Islam Negeri Surakarta Pembelajar di Bilik Literasi
Priyadi, Mahasiswa Jurusan Sastra Inggris Institut Agama Islam Negeri Surakarta Pembelajar di Bilik Literasi

Di tiap sudut kota kita, ratusan bahkan ribuan sampah visual hadir menyesak. Di tiap tikungan jalan, tiap perempatan dan persimpangan jalan, ruang publik, tembok, juga pagar rumah serta gang-gang kecil penuh dengan gambar dan iklan. Paling mencolok adalah gambar para calon penguasa dan calon anggota legislatif yang terpampang bersama dengan iklan rokok, sampo, parfum juga leaflet penawaran jasa badut penghibur dan jasa penyedot isi septic tank atau jasa penyedot WC.

Sebelum resmi menjadi penguasa dan anggota legislatif, mereka menampakkan begitu berhasrat untuk berkuasa. Mereka menebar gambar untuk dikenali. Mereka menebar gambar agar rakyat hafap wajah mereka. Tanpa sadar, sebelum mereka resmi menjadi penguasa atau anggota legislatif, mereka telah berlaku tiran. Mereka memenjarakan mata publik dengan tirani visual.

elum resmi jadi anggota legislatif pun sudah bertindak tiran apalagi nanti jika sudah resmi. Bentuk perkenalan diri para calon penguasa dan calon anggota legislatif kepada rakyat—calon pemilih--dengan "mengotori" ruang publik ini hadir di depan mata kita. Gambar-gambar memaksa kita untuk melihatnya tiap hari ketika sedang keluar rumah. Kita kelelahan untuk melihat tapi tak mampu untuk menolak.

Negara dengan rentetan aturan mengizinkan komersialisasi ruang publik dengan reklame-reklame berukuran raksasa yang mengalirkan penghasilan. Wajah para politisi pun meraksasa dengan senyum dan jas partai politik. Sesekali tangan mengepal seakan mengobarkan semangat. Mereka menghadirkan diri dalam gambar dengan membayar. Tampil di depan publik dalam gambar yang direkayasa seolah-olah jadi refleksi atas tubuh, laku dan pikir.

Gambar diri hadir mengikat mata dan menanamkan jejak kuat pada ingatan. Penampilan diri tak disertai dengan didikan politik mencerdaskan, tapi politik gambar. Gambar dimaksudkan sebagai tanda dan pamrih pemujaan. Sejarah sebenarnya telah mengajari kita, bagaimana Bapak Politik Indonesia, Ki Hadjar Dewantara, tak pernah sepakat ketika gambar dirinya dipajang di ruang ramai.

Buku karya Bambang S Dewantara dengan judul Mereka yang Selalu Hidup: Ki Hadjar Dewantara dan Nyi Hadjar Dewantara (1981) menarasikan gambar Ki Hadjar dalam ruang publik mendapat penolakan. Penolakan gambar ditafsirkan sebab ada pamrih pemujaan. Peristiwa tersebut terjadi saat Ki Hadjar berkunjung ke rumah seorang wartawan, bekas muridnya.

 

Peneguhan Diri

Ki Hadjar melarang bekas muridnya itu memajang gambar dirinya di ruang tamu. Ki Hadjar mafhum bahwa gambar dirinya akan diketahui oleh banyak orang dan ia tak menginginkannya. Ruang tamu adalah ruang strategis sekaligus ruang publik dalam keluarga di mana perebutan kepentingan hadir dari orang yang bertamu dan benda yang terpajang (1981:8).

Namun, gambar rupanya belum cukup bagi para politisi kita. Pemasangan gambar di ruang publik masih disertai dengan slogan. Slogan dibuat untuk memberi narasi dan peneguhan atas diri. Slogan jadi semacam pengukuhan laku dan pikir. Padahal publik tak pernah tahu rekam jejak perbuatan mereka sebelumnya. Dengan mak bedunduk mereka hadir dalam citra gambar dan slogan persuasif.

Slogan pun hadir sebagai penambah cita rasa. Slogan dimaksudkan memberi kepercayaan dan menyemai benih keyakinan. Dunia politik membutuhkan slogan untuk laku menyusun dan menjalankan kekuasaan. Slogan adalah senjata utama. Politik kita kini seakan tak dapat hidup tanpa slogan. Slogan-slogan terus hadir dan diproduksi untuk menarik dan mengerahkan masa.

Slogan adalah jembatan untuk menghubungkan massa rakyat dengan penguasa politik. Penguasa politik butuh frasa atau kalimat yang senada  dengan rasa massa rakyat dan berkehendak diikuti massa rakyat. Slogan jadi penting sebagai hubungan tak langsung sekaligus kontrol. Solidaritas partai berada dalam slogan. Tujuan dan rencana partai juga hadir dalam slogan. Entah tujuan itu murni untuk rakyat atau malah sebaliknya, slogan sebagai frasa manipulatif yang palsu dan menipu. Namun, kita insaf, politik kita adalah politik slogan.

Slogan dalam bentuk yang padat dan ringkas hampir mirip dengan puisi. Namun, syarat puisi yang paling esensial, menurut Goenawan Mohammad, adalah kenyataan. Karya seni dalam bentuk apa pun dan bagaimana pun bertolak dari kenyataan. Hal inilah yang membuat puisi dan slogan politik itu berbeda. Puisi dihadirkan dari kenyataan yang direkam dan melalui proses dialektika.

Slogan politik ada untuk tujuan berpamrih. Dengan begitu, slogan sangat jarang sekali mencerminkan kenyataan masyarakat. Jadi, kata Goenawan Mohammad dalam esainya yang berjudul Seribu Slogan dan Sebuah Puisi, seorang tiran atau seorang Hitler setiap hari bisa saja membuat seribu slogan, tapi ia tidak akan sanggup membuat sajak yang sejati. (kerupukcair@gmail.com)

 

 



Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya






Kolom