GAGASAN : Plus Minus Siaran Langsung Kasus Ahok
Algooth Putranto, Analis di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat (JIBI/Solopos/Istimewa)

Angin Lalu

Harap dicatat, teguran itu pun dianggap angin lalu. Kemudian mengapa muncul alasan televisi untuk tidak melakukan siaran secara live? Dari sisi alasan sejatinya kurang kuat karena pada prinsipnya sidang kasus dugaan penistaan agama oleh calon Gubernur DKI Jakarta Petahana, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, seharusnya terbuka untuk umum (openbaar).

Sejauh ini kitab hukum positif yang digunakan hanya menyebutkan sidang dinyatakan tertutup untuk umum hanya dalam perkara kesusilaan atau perkara dengan terdakwa anak-anak (berumur di bawah 18 tahun). Itu pun vonis atas perkara tersebut tetap harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Jika tidak, putusan itu batal demi hukum.

Artinya, dalam kasus di luar perkara kesusilaan atau perkara dengan terdakwa anak-anak, setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan serta menyaksikan jalannya pemeriksaan perkara. Hal ini sebagai penghormatan terhadap hak konstitusional warga, yakni hak untuk tahu (right to know) dan hak untuk hadir dalam pertemuan publik (right to attend public meeting).

Asas openbaar sendiri memiliki tiga tujuan. Pertama, menjamin pelaksanaan peradilan yang tidak memihak bahkan peradilan sesat (miscarriage of justice) karena diawasi oleh publik. Kedua, memberi perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan.

Noda Demokrasi

Ketiga, lebih menjamin objektivitas peradilan dengan pertanggungjawaban pemeriksaan yang fair serta putusan yang adil kepada masyarakat. Meski demikian, patut disadari pendapat Jean Baudrillard yang sinis menuding televisi bukanlah media komunikasi karena sejatinya televisi justru mencegah pemirsa memberikan tanggapan atas umpan komunikasi yang diterimanya.

Pendapat ini diperkuat oleh antropolog Marcel Maussyang menilai kemampuan televisi membanjiri citra kepada pemirsanya adalah dominasi persepsi. Akibatnya, pemirsa dihegemoni oleh tayangan yang disodorkan. Akibatnya alasan siaran live sebuah persidangan tidak harus dilakukan oleh televisi sangatlah mendasar.

Pertama, bahwa durasi sidang secara live berjam-jam ditambah komentator yang dihadirkan di ruang redaksi dapat merupakan bagian dari trial by the press karena berpotensi memicu pembingkaian (framing) yang dapat memengaruhi pemirsa bahkan pengadil.

Kedua, patut diingat bahwa televisi adalah media audiovisual yang bersifat bebas tafsir. Artinya, pemirsa dapat menginterpretasikan apa yang disajikan televisi sesuai persepsi yang ada di kepala mereka.

Hanya saja keputusan televisi-televisi tersebut akan memunculkan praduga masyarakat adanya pembatasan kemerdekaan yang bersumber dari lingkungan pers sendiri (self sensorship) atau justru dari luar lingkungan pers yang bersumber dari kekuasaan publik (public authority). Hal yangtidak akan serta-merta mudah dibantah.

Belum lagi diakui atau tidak sampai saat ini masih kuat upaya melestarikan mistifikasi harmoni ala Orde Baru yang mengakibatkan inklusivitas semu dengan imbas menguatnya prasangka terhadap identitas dan pola keagamaan yang berbeda semakin menguat.

Inilah sebuah amnesia komunal yang dialami sebagian kecil elemen anak bangsa yang lupa bahwa bangsa yang mendiami Nusantara ini memang dilahirkan multietnis, multikultural, dan tentu saja multikeyakinan.

Repotnya, kasus Ahok telanjur terinternasionalisasi. Hal ini dilihat dari perhatian media internasional dengan standar nilai berbeda menyebut kasus Ahok adalah ujian bagi nilai kebangsaan Indonesia. Artinya, apa pun hasil persidangan Ahok berpotensi menjadi noda demokrasi serupa misteri kasus asusila politikus Malaysia Anwar Ibrahim.

 



Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya




Kolom