GAGASAN : Penyakit Pengganggu Kebijakan Ekonomi

Gagasan Solopos, Sabtu (15/11/2015), ditulis Anton A. Setyawan. Penulis adalah dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Solopos.com, SOLO — Badan Pusat Statistik mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III/2015 mengalami sedikit perbaikan menjadi 4,73% dibandingkan pertumbuhan ekonomi triwulan II/2015 yang mencapai 4,67%.

Promosi Semarang (Kaline) Banjir, Saat Alam Mulai Bosan Bersahabat

Bila dibandinkgan secara year on year dengan triwulan III/2014 dengan pertumbuhan ekonomi 4,92%, angka ini menunjukkan penurunan 0,2%. Hal yang positif adalah peningkatan kontribusi sektor produksi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan lima paket kebijakan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Lima paket kebijakan ini terkait kebijakan sektor produksi. Paket kebijakan ekonomi I tentang proses deregulasi untuk investor, subsidi bunga kredit untuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga rumah murah untuk masyarakat pekerja.

Paket kebijakan ekonomi II meliputi proses perizinan investasi sederhana, pengesahan tax allowance dan tax holiday yang lebih cepat, pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk impor alat angkut tertentu, pajak bunga deposito yang lebih rendah bagi eksportir, dan dukungan pemerintah daerah terkait kebijakan ekonomi.

Paket kebijakan ekonomi III (paket penguatan daya saing usaha) terdiri dari penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk industri, perluasan wirausahawan penerima kredit usaha rakyat (KUR) dan penyederhaan izin pertanahan dalam penanaman modal.

Paket kebijakan ekonomi IV meliputi kebijakan penentuan upah minimum dengan formulasi tetap dan paket kebijakan ekonomi V terdiri dari kebijakan revaluasi aset dan penghapusan pajak berganda untuk investasi di bidang real estat.

Pemerintah juga menyiapkan paket kebijakan ekonomi VI yang menyasar kawasan ekonomi khusus (KEK). Paket kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi ini konsisten dengan garis kebijakan ekonomi yang sejak awal ditetapkan.

Paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah adalah regulasi atau deregulasi yang diharapkan menggenjot pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menggariskan pertumbuhan ekonomi yang terjadi harus pertumbuhan ekonomi berkualitas yang didominasi sektor produksi.

Perekonomian berstruktur yang baik dan sesuai bagi Indonesia adalah perekonomian yang didukung aktivitas ekonomi yang memberikan nilai tambah ekonomi. Fondasi utama struktur ekonomi ini adalah sektor primer, yaitu pertanian, kehutanan, pertambangan dan energy, serta perikanan.

Industri yang dibangun berbasis sektor primer tersebut misalnya potensi sektor perikanan harus dibangun mulai dari perbaikan sektor produksi, baik budi daya ikan maupun teknologi kemaritiman, atau potensi sektor pertanian dan ketahanan pangan harus dibangun dengan perbaikan sektor produksi pertanian sampai dengan industri agrobisnis.

Hal ini tidak terjadi di Indonesia. Di negeri ini industri tidak didukung sektor primer sehingga daya saingnya lemah dan tidak fokus pada mata rantai industri yang bernilai tinggi.

Kita bisa melihat industri kita didominasi industri yang merupakan bagian dari rantai pasok produk global. Industri jenis ini rentan terhadap guncangan ekonomi atau gangguan pada rantai pemasoknya. [Baca selanjutnya: Konsistensi]

Konsistensi
Membangun industri berdukungan sektor primer memerlukan dukungan kebijakan, yaitu master plan pengembangan industri dan insentif bagi pelaku usaha di industri tersebut.

Hal ini yang menjadi kelemahan utama pembangunan industri di Indonesia. Lima paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintahan Jokowi adalah usaha untuk menyusun regulasi dan memberikan insentif bagi industri nasional.

Efektivitas lima paket kebijakan ekonomi ini terancam oleh buruknya koordinasi lintas sektoral. Pada level operasional, paket kebijakan ekonomi ini bisa terhambat pelaksanaan teknis karena kendala mekanisme transmisi kebijakan ekonomi di pemerintah pusat dengan kondisi aktual di daerah.

Pada kenyataannya banyak kebijakan ekonomi secara teknis sulit dilaksanakan oleh pemerintah daerah karena keterbatasan instrumen maupun lambannya level inisiatif dari birokrasi daerah.

Contoh yang sederhana adalah pelaksanaan kemudahan investasi dan keberpihakan pada sektor UMKM. Di level daerah kebijakan ini tidak bisa secara cepat dilaksanakan.

Mekanisme penyederhanaan perizinan ternyata belum diadopsi oleh pemerintah daerah. Keberpihakan pada UMKM juga masih sebatas bantuan modal, padahal ada kebutuhan pendampingan dan pemberian insentif.

Paket kebijakan ekonomi pemerintah tidak hanya berhenti pada regulasi di kertas. Masyarakat menunggu pelaksanaan kebijakan ini. Momentum membangun pertumbuhan ekonomi berkualitas dengan orientasi pemerataan pendapatan harus dimanfaatkan.

Kondisi ekonomi global saat ini memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memperkuat fondasi industri. Pemerintahan Jokowi tidak boleh terjebak pada regulasi ekonomi yang hanya menguntungkan kelompok tertentu sebagai bagian dari “balas budi” politik.

Hasil kebijakan ekonomi pada akhirnya secara gamblang bisa dilihat dari perbaikan indikator ekonomi, baik indikator ekonomi makro maupun indikator riil, yang terkait dengan nasib rakyat.

Pada akhir tahun, masyarakat bisa mengevaluasi kebijakan pemerintah dengan melihat angka pertumbuhan ekonomi, stabilitas kurs, dan pertumbuhan industri.

Indikator ekonomi lain yang lebih riil adalah apakah terjadi pengurangan angka pengangguran terbuka dan angka kemiskinan.

Dua kelompok indikator ekonomi tersebut bisa dipergunakan untuk menilai apakah paket kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi bisa memperbaiki perekonomian atau hanya kebijakan di kertas yang tidak bisa berjalan efektif. Mari kita tunggu hasilnya!