GAGASAN : Modus Koruptor Melawan KPK

GAGASAN : Modus Koruptor Melawan KPK

SOLOPOS.COM - Agus Riewanto (Dok/JIBI/Solopos)

Gagasan Solopos, Sabtu (30/5/2015), ditulis Agus Riewanto. Penulis adalah dosen di Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Solo.

Solopos.com, SOLO — Publik layak heran dengan putusan hakim tunggal praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Haswandi yang memenangkan gugatan Hadi Poernomo (Mantan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan) yang berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi pajak BCA senilai Rp5,7 triliun yang disidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK kalah dalam sidang praperadilan ini. Hadi Poernomo dibebaskan dari status tersangka. Dalam amar putusannya Haswandi menyatakan status penyelidik dan penyidik KPK dalam proses beracara sesuai maksud Pasal 45 UU No. 30/2002 secara hukum tidak sah.

Menurut Haswandi, penyelidik dan penyidik KPK harus berasal dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung, bukan penyelidik dan penyidik independen yang direkrut KPK sendiri. Penyidik indpenden di KPK dinilai melanggar ketentuan Bab VI Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan penyidik adalah pejabat Polri dan Kejaksaan.

Ini adalah kekalahan KPK yang ketiga. Praperadilan dipilih tersangka kasus korupsi sebagai modus baru untuk melawan KPK. Penyebabnya adalah putusan Mahkamah Konsitusi (MK) atas uji materi (judicial review) Pasal 77 huruf (a) UU No. 8/1981 tentang KUHAP yang diajukan Bachtiar Abdul Fatah, tersangka pidana kasus korupsi bioremediasi fiktif di PT Chevron Pasifik Indonesia.

MK menyatakan ketentuan Pasal 77 huruf (a) bertentangan dengan UUD 1945 setelah amendemen jika tidak dimaknai sebagai praperadilan dapat memeriksa ketiga tindakan penyidik, yakni penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Putusan MK ini juga mempertegas ketentuan Pasal 1 angka (24), Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP. MK telah memberikan tafsir bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup.

Bukti permulaan yang cukup harus dimaknai minimal dua alat bukti dan perlu disertai pemeriksaan calon tersangka kecuali atas tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadiran (in absentia).

Putusan MK ini berakibat positif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia karena menciptakan kepastian hukum terkait perdebatan tentang apakah lembaga praperadilan berwenang menilai keabsahan penetapan tersangka atau tidak.

Putusan MK ini cukup responsif terhadap tuntutan publik ihwal perlunya kepastian hukum mengenai hak-hak seseorang yang ditetapkan oleh penyidik menjadi tersangka. Tersangka dapat terlindungi dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang mungkin terjadi.

Putusan ini juga berimplikasi positif terhadap penyidik (Polri, Kejaksaan, dan KPK) agar berhati-hati menyidik karena dituntut lebih serius dalam menetapkan tersangka. Penyidik wajib menemukan dua alat bukti yang akurat dan memeriksa calon tersangka lebih dahulu.

Putusan MK ini akan menciptakan model baru due process of law di Indonesia. Kontrol dan fungsi pengawasan terhadap KUHAP yang dilakukan penyidik  terbuka digunakan tersangka untuk mengujinya melalui praperadilan.

Kini dan di masa depan praperadilan menjadi instrumen penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia guna mewujudkan sistem hukum pidana yang objektif dan integralistik karena ada mekanisme saling kontrol (checks and balances) antara penyidik, calon tersangka,  dan dasar hukumnya. [Baca selanjutnya: Akibat Negatif]

Berita Terkait

Berita Terkini

Resmi! KPK Nonaktifkan Novel Baswedan dan 74 Pegawai

Penyidik senior KPK, Novel Baswedan, bersama 74 pegawai KPK lainnya dinyatakan tidak lolos TWK dan dinonaktifkan KPK.

Ganjar Perkirakan Kasus Covid-19 di Jateng Bakal Naik Seusai Lebaran

Seluruh kepala daerah tidak boleh lengah, meski pun kasus Covid-19 di Jateng tengah mengalami tren menurun.

Memoles Perhiasan Lama Terlihat Gilap Seperti Baru, Catat Tipsnya!

Memoles Perhiasan Lama Tampak Gilap Seperti Baru

Keracunan Massal Karangpandan: 29 Orang Masih Dirawat Di RS Dan Puskesmas

Sebanyak 29 orang dari total 55 korban keracunan massal Puntukringin, Gerdu, Karangpandan, Karanganyar, masih dirawat di RS dan puskesmas

Wisatawan Luar Daerah Boleh Piknik ke Objek Wisata Klaten Saat Lebaran 2021

Pemkab Klaten tidak membatasi daerah asal pengunjung yang ingin datang ke objek wisata di wilayah Kabupaten Bersinar saat Lebaran 2021.

Pemudik Ini Tiba-Tiba Kesurupan saat Dihentikan Petugas di Pos Penyekatan

Dalam video itu terlihat seseorang yang memakai ikat batik berteriak sambil melakukan gerakan tak biasa.

Mengenal Prepekan, Tradisi Berbelanja Jelang Lebaran di Pasar Tradisional

Dalam tradisi menjelang Lebaran di wilayah Sragen ada istilah yang dikenal dengan sebutan prepekan. Tradisi prepekan itu adalah tradisi orang Jawa berbelanja ke pasar untuk memenuhi kebutuhan saat Lebaran.

Plosorejo Karanganyar Sempat Masuk Zona Merah Covid-19, Ternyata Klaster Ini Penyebabnya

Desa Plosorejo, Kecamatan Matesih, Karanganyar, sempat masuk zona merah risiko Covid-19 karena ada satu klaster dengan 18 kasus positif.

Ini Kriteria Botol Air Minum Kemasan yang Aman dan Sehat

Sebagai pembeli kita harus jeli memperhatikan kualitas botol air minum kemasan.

Zona Merah dan Oranye Dilarang Gelar Salat Id Berjemaah, Ini 12 Daerah Zona Merah di Indonesia

Juru Bicara Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito, menjelaskan setiap kegiatan ibadah seperti salat tarawih, salat id, zakat, khutbah, dan iktikaf dilarang digelar di zona merah dan zona oranye.

Seorang TKW asal Bantul Meninggal di Taiwan, Disnakertrans Upayakan Pemulangan Jenazah

Disnakertrans Bantul berupaya memulangkan jenazah TKW yang meninggal di Taiwan.

2 Anak Terpapar Covid-19, Kasus Klaster Tarawih di Sambirejo Sragen Bertambah Menjadi 23 Orang

Dua orang anak di lingkungan klaster tarawih Desa Sambirejo, Kecamatan Sambirejo, Sragen, diketahui terkonfirmasi positif Covid-19.