GAGASAN: Daftar Antrean Haji dan Gairah Sektor Riil

Amru Sukmajati, Pengajar di STIE Swastamandiri Surakarta. (FOTO/Istimewa)

Haji adalah rukun Islam terakhir yang wajib ditunaikan bagi seluruh umat Islam yang mampu. Mampu di sini adalah mampu dalam segala hal seperti ilmu, fisik, terutama finansial. Bagaimana pun, dalam kondisi masyarakat Indonesia yang sangat beragam, statemen di awal tulisan tersebut sangat multitafsir. Ambil contoh umat Islam di pulau Madura atau pedalaman Jawa Barat. Kita lihat aktivitas keseharian mereka adalah bekerja dan beribadah, begitu seterusnya sehingga hanya sedikit yang menunjukkan lifestyle. Asal cukup makan dan bisa beribadah, kelebihan harta mereka gunakan untuk persiapan ibadah rukun Islam ke enam ini. Rupanya fenomena tersebut ditangkap oleh korporasi perbankan di Indonesia. Hampir semua perbankan, baik syariah maupun konvensional berlomba-lomba menyediakan produk dana talangan haji. Sehingga persyaratan “mampu secara finansial” dapat “tertolong.”

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Sungguh disayangkan, ternyata hal ini menambah daftar panjang antrean haji serta sangat berimbas kepada jamaah calon haji yang benar-benar sudah mampu secara finansial. Jamaah calon haji yang telah mengumpulkan kelebihan rezeki yang hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan seperlunya selama bertahun-tahun harus rela mengantre keberangkatan haji di belakang anak usia SMA yang diberi uang lima juta rupiah oleh orangtuanya untuk mendapatkan porsi haji melalui bantuan perbankan.

Pemerintah melalui otoritas moneter Bank Indonesia diharapkan memperbaiki mekanisme dana talangan haji. Insentif seharusnya hanya diberikan untuk menggairahkan suatu kegiatan. Dalam fenomena daftar panjang antrean haji jelas sekali menunjukkan bahwa kegiatan ini sangat bergairah sehingga tidak perlu diberikan insentif apa pun. Bila perlu, diserahkan kembali saja pada mekanisme pasar. Hanya mereka yang mampu melunasi biaya haji yang diberikan porsi. Dari tahun ke tahun, Dirjen Haji mengelola jumlah dana setoran porsi haji yang sangat besar, dan tahun ini jumlahnya menjadi semakin fantastis, sekitar Rp40 triliun. Pengelolaan dana yang sudah ada itu sebaiknya dilakukan dengan napas Islam. Dana sebesar itu sungguh mampu memberikan keberkahan bagi perekonomian Indonesia. Dana sebesar itu bisa menciptakan berjuta lapangan kerja yang berarti mengurangi berjuta pengangguran, membantu perekonomian negara atau digunakan untuk menggairahkan sektor riil.

Memberi pinjaman modal bagi pengusaha kecil dengan bunga rendah. Dirjen Haji dapat memainkan peran bersama perbankan syariah dalam mengendalikan bunga pinjaman untuk dana yang berasal dari antrean haji. Dinas terkait, seperti Dinas Tenaga Kerja dapat memberikan pelatihan. Hal itu akan menjadi kombinasi sempurna pendorong munculnya wirausahawan baru. Jangan sampai dana sebesar itu hanya berkutat di sektor moneter, berputar terus-menerus tanpa menyentuh sektor riil. Berkutatnya dana di sektor moneter hanya akan menimbulkan penggelembungan ekonomi. Angka-angka seperti produk domestik bruto (PDB) terlihat besar, namun rakkyat masih bergelut dengan kemiskinan. Kue pembangunan tidak terbagi merata. Keuntungan yang sebaiknya diambil pemerintah bukanlah dari segi finansial namun secara ekonomi makro dengan meningkatkan taraf hidup berjuta wirausahawan kecil yang tidak terserap di sektor formal, meningkatnya iklim investasi, pertumbuhan ekonomi, serta berkurangnya pengangguran.

Lebih lanjut, masalah bagi hasil pengelolaan dana harus jelas. Apakah akan menjadi hak nasabah, menjadi cashback setoran haji atau menjadi milik pemerintah dan perbankan pengelola. Kita harapkan pemerintah melalui Bank Indonesia atau Dirjen Haji mampu mengatasi polemik pengelolaan dana haji. Sehingga perinsip rahmatan lil alamin dapat tercapai melalui pelaksanaan rukun Islam ke enam ini.